|
Dicari Figur Bupati Sampang
DPRD Sampang diingatkan agar menghindari permainan money politics dalam pemilihan Bupati yang
tinggal beberapa bulan lagi. Karena jika ini terjadi akan mencoreng nama dewan yang tidak akan dipercaya
rakyat.
"Dari hasil angket yang diedarkan pada peserta, ternyata masih ada mencurigai DPRD akan tersandung
money politics pada pemilihan Bupati mendatang. Kami meminta ketegasan suara wakil rakyat dengan
kemungkinan ini," kata salah seorang peserta diskusi mencari figur Bupati Sampang mendatang, di PKPRI
"Karta", Kec. Kota, Sabtu (4/3).
Sampang Masih Kekurangan 1.600 Orang Guru SD
Sungguh ironis, ditengah gencar-gencarnya pemerintah dalam meningkatkan mutu SDM (Sumber
Daya Manusia), di Kabupaten Sampang ternyata masih kekurangan tenaga guru SD sebanyak 1.600 orang. Hal
tersebut diungkapkan Kepala Dinas P & K Kabupaten Sampang Drs Moh. Bakir kepada Radar Madura di ruang
kerjanya kemarin siang. Menurut Bakir, kebutuhan terhadap tenaga pengajar SD sebanyak itu diantaranya
untuk guru kelas, guru olahraga dan guru agama.
Akhirnya PT. Garam Lepas Tanahnya 290 Ha
Untuk Al-Jihad
Para petani garam yang tergabung Yayasan Petani Garam Rakyat ''Al-Jihad'' kini sudah nampak
lega. Karena perjuangan mereka yang menuntut agar tanah atau lahan garam yang sejak 25 tahun dikuasai
oleh PT Garam, kini telah tercapai dan diserahkan kembali kepada mereka. Jumlah areal lahan yang
dikembalikan itu kurang lebih sekitar 290 hektar lahan, untuk daerah utara dan selatan. Penyerahan kembali
tanah rakyat dengan sistem hak garap itu, diserahkan secara langsung oleh Direktur Utama PT. Garam Ir.
Imam Hidayat MM, kepada Imam Sutardjo, wakil pimpinan YPGR Al-Jihad. Pelaksanaan penandatanganan
penyerahan itu, telah dilakukan pada 24 Pebruari yang lalu bertempat di ruang pertemuan Kejaksaan Tinggi
Jawa Timur di Surabaya.
Puluhan Guru Mendemo Mantan Kacabdin
P dan K Tanah Merah
Puluhan guru termasuk beberapa anggota KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia) ngeluruk rumah
mantan Kacabdin P dan K Kec. Tanah Merah, Drs Subandi, di Jl. Martadinata, Kota Bangkalan, Kamis (2/3)
siang. Masalahnya, selama menjabat 1996-1997, Kacabdin P dan K Tanah Merah mempunyai tanggungan kredit
pada bank dan KPRI senilai jutaan rupiah dengan jaminan pemotongan gaji para guru SDN. Setelah kredit
lunas, Rusbandi melupakan kewajibannya mempunyai utang pada guru dan KPRI Tanah Merah. Beberapa
tahun ditagih hingga dicopot dari jabatannya, dia hanya memberikan janji-janji.
Kondisi Bangunan SD Aengbaja Raja Memperihatinkan
SDN di Desa Aengbaja Raja Kecamatan Bluto Sumenep kini kondisinya memprihatinkan. Sudah
8 tahun lebih SD tersebut, tak tersentuh dana perbaikan oleh pihak pemerintah. Walaupun pihak BP3 dan
Kepala Sekolah sempat mengajukan agar diadakan renovasi, akan tetapi tak ada realisasi. Akhirnya kini
pihaknya mengadukan persoalan tersebut ke pihak DPRD Sumenep. Menurut pengakuan Kepala Sekolah SDN
Aengbaja Raja, Sutjipto, ketika menemui komisi C DPRD Sumenep mengatakan, kalau pihaknya pernah
melaporkan hal tersebut secara tertulis. Bahkan secara berkala setiap akhir bulan, dirinya mengajukan laporan
kepada Dinas P & K, soal kondisi sekolahnya itu.
Polres Tangani Kasus Perusakan SDN Jaddih VII
Polres Bangkalan membentuk tim untuk menangani kasus perusakan SDN Jaddih VII, Kec. Socah. Karena
dalam peristiwa itu ada unsur pidana, apalagi yang dirusak aset milik negara.
"Tim yang menangani kasus perusakan SDN ini Polres Bangkalan. Sedang anggota Polsek Socah, ada
yang masuk dalam tim itu," kata petugas Polsek Socah, Kamis (2/3) pagi.
STAI YUNISMA Ganti Universitas Islam Madura
Di era otonomi daerah dan maraknya isu provinsi Madura, tampaknya mendapat respon positif
dari Sekolah Tinggi Agama Islam Madura (STAI YUNISMA) yang berlokasi di Ponpes Miftahul Ulum Bettet
Pamekasan. Berdasar hasil rapat Yayasan yang dihadiri seluruh civitas akademik, pengurus dan Ketua
Yayasan R. KH. Abdul Hamid Mu'in, beberapa hari lalu, disepakati untuk mengembangkan STAI YUNISMA
menjadi Universitas Islam Madura (UIM). Imam Syafii, Pelaksana Harian Yayasan mengatakan, dalam
menyikapi pelaksanaan otonomi daerah dan terwujudnya provinsi Madura perlu dipersiapkan sejak dini para
Sumber Daya Manusia (SDM) Madura. Karena itu, kata Imam Syafii, Perguruan Tinggi di Madura sebagai
tempat melahirkan SDM-SDM profesional, juga perlu menyiapkan program apa yang menjadi kebutuhan bila
Madura menjadi Provinsi.
Pengungsi Aceh Asal Pamekasan, Terlantar
Sedikitnya 11 orang pengungsi Aceh asal Kabupaten Pamekasan kini terlantar. Nasib para
pengungsi itu, sekarang ditampung di Pondok Pesantren (PP) Panggung Desa Pakamban Daja Kecamatan
Peragaan Sumenep. Sebanyak 7 orang berasal Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Pamekasan. Sedangkan 3
orang berasal warga Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan dan 1 orang berasal Desa Palesanggar Kecamatan
Pegantenan. Keberadaannya para pengungsi sampai kini tidak terurus. Mereka mengirimkan surat kepada
Bupati Pamekasan, Drs. Dwiatmo Hadiyanto dengan harapan mendapat perhatian dari Pemda Pamekasan.
HIMMA Bantah Ada Jual-Beli Anak di Torjun
HIMMA (Himpunan Mahasiswa Madura) Kalimantan Barat membantah adanya isu jual beli anak di
Kecamatan Torjun, Sampang, yang beberapa hari ini ramai dibicarakan di Sampang. Menurut HIMMA isu
tersebut tidak benar. Karena, kedatangan sekitar 15 orang anak umur belasan tahun di Torjun tersebut, adalah
keluarga korban kerusuhan etnis di Sambas Kalimantan Barat beberapa waktu lalu. Mereka, dikirim ke Torjun
untuk disekolahkan ke beberapa SD dan SLTP di sana. "Isu jual beli anak di Torjun itu tidak benar. Memang,
ada 15 orang anak dari Kalbar yang datang ke Torjun. Tetapi, mereka semuanya berasal dari keluarga korban
kerusuhan etnis Sambas. Keberadaan mereka dalam rangka tugas belajar ke pondok pesantren, bukan untuk
diperjualbelikan," kata Muhammad salah seorang pengurus HIMMA yang juga mahasiswa Universitas Tanjung
Pura ini, kepada Radar Madura kemarin.
Orang Madura Jangan Terpancing Ajakan Jihad
Danrem 084/BJ, Kol Inf Bambang Suranto mengingatkan masyarakat Surabaya dan Madura agar tidak
terpancing dengan selebaran yang mengajak jihad ke Ambon. Sebab keberadaan orang yang menyebarkan
selebaran tidak jelas dan hanya ingin memprovokasi masyarakat agar terpancing dengan isu SARA itu.
Hal ini disampaikan saat perkenalan dan silaturahim dengan ulama, tokoh masyarakat Bangkalan, dan
jajaran Kodim 0829/Bangkalan, Rabu (23/2) siang. Di antara ulama yang hadir KH Imron Fatah, KH Lutfi
Madani, KH Fahruddin SH.
Menyoal Gelar Doktor HC
EGALITAS formal gelar doktor kehormatan (Doctor Honoris Causa) yang diperoleh bupati Bangkalan dalam
bidang manajeman tidak perlu dipersoalkan. Akan tetapi, masyarakat tidak dilarang untuk pro atau kontra
memperdebatkan kelayakan gelar doktor yang telah diraihnya, dihadapkan pada keberhasilan dan kegagalan
beliau selama memimpin Bangkalan. Sebab, gelar tersebut diterima oleh beliau berdasarkan kapasitas beliau
sebagai seorang bupati yang dianggap telah berhasil. Atau setidak-tidaknya, ''15 halaman'' yang berisi
pokok-pokok pikiran beliau, oleh Western Kennedy University-USA sudah dianggap tesis yang berbobot.
Dibalik Penutupan SDN Banangka III
Sungguh ironis, ada 121 bangunan SD yang bernasalah di Bangkalan. Salah satunya adalah
SDN Banangka III Kecamatan Burneh Bangkalan. Semua pintu ruang kelas ditutup oleh pemilik tanah karena
ganti rugi tanah yang ditemapti bangunan SD belum mendapat ganti rugi dari Pemda Bangkalan.
USAHA memperjuangkan ganti rugi atas tanah yang ditempati gedung SD dilakukan pemilik tanah sejak 1975.
Diceritakan Kohir, tahun 1975 pihak kecamatan dan Dinas P&K berjanji kepada orang tuanya bahwa tanah itu
akan diberi ganti rugi. Tapi, hingga sekarang janji itu tidak pernah dipenuhi.
Sumpah Pocong, Cara Adili Tersangka Dukun Santet
Gayung bersambut. Itulah kira-kira respon masyarakat terhadap sosialisasi ajakan pemda
Sumenep dan para ulama mengenai maraknya isu pembunuhan berkedok dukun santet di Sumenep yang
akhir-akhir marak. Buktinya, sosialisasi ini bisa menyelamatkan jiwa Mu'amsi (55 Th) salah seorang warga
Desa Kebundadap Kecamatan Saronggi, yang dituduh mempunyai ilmu sihir atau ilmu santet. Masyarakat
sudah tidak lagi melakukan pengadilan dan menghakiminya, seperti yang terjadi sebelumnya dengan cara
dibunuh. Dengan melakukan sumpah pocong sebagai media membuktikan tuduhan tukang santet itulah, yang
sementara dianggap efektif itu mulai dilakukan.
H. Moch. Noer tentang Madura Jadi Propinsi
Proyek Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) yang terkatung-katung hampir sepuluh tahun, bisa ditinjau
kembali kelayakannya setelah ada usulan bahwa Madura memenuhi syarat untuk menjadi propinsi.
Pernyataan itu dilontarkan sesepuh Jatim H Moch. Noer yang juga penggagas pembangunan proyek
Suramadu, pada acara halalbihalal Ikatan Keluarga Madura Indonesia (IKMI) Jatim di Hotel Garden, Rabu (26/1)
malam.
World Headlines
Berita-berita utama hari ini dari seluruh dunia
Indonesia Headlines
Berita-berita paling mutakhir
Indonesia-l Archives
Indeks Berita
Arsip berita-berita dari Madura yang lalu
| 
