|
Usai Dilantik Dijemput Polisi
Kepala Desa Terogan, Kecamatan Klampis, Mmd (30), seusai dilantik Bupati Bangkalan Moh Fatah bersama empat kades lain, dipanggil petugas Polres. Maksudnya untuk dimintai keterangan karena diduga ada kejanggalan dalam pencalonan sebagai kades. Kejadian Sabtu (11/12) siang di kantor Pemda Bangkalan, membuat kerepotan beberapa pejabat terkait. Walau tanpa ada surat izin dari Bupati tentang pemanggilan seorang kades, akhirnya Camat Klampis RAM Halili mengantarkan kades Mmd memenuhi panggilan polisi di mapolres.
Polres Bangkalan Tangkap Dua Bandar SS
Tim Buser Polres Bangkalan menangkap H Fir (35), alias Ing, warga Desa Jaddih, Kec. Socah, yang diduga bandar SS kelas kakap, Kamis (9/12) malam, di Hotel Ningrat Bangkalan. Dari tersangka yang menjadi TO (target operasi) Polres dan Polda Jatim ini, petugas membekuk rekannya Yan (34), di Surabaya, Jumat (10/12) siang. Dari dua tersangka petugas mengamankan barang bukti SS 4 poket, uang Rp 3,5 juta, dan peralatan nyabu. Kini dua tersangka menjalani pemeriksaan intensif di Polres Bangkalan.
Madura Minta Pass Pelabuhan Dihentikan
Ulama, DPRD, tokoh masyarakat Madura, mendesak Gubernur Jatim Imam Utomo agar Pelindo III Surabaya menghentikan pemberlakuan pass (retribusi) pelabuhan Jl. Kalimas, Tanjung Perak, sebelum Lebaran. Sebab jika Pelindo III tetap memberlakukan pass dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tak diinginkan pada saat masyarakat Madura mudik Lebaran. "Permasalahan ini saya sampaikan pada Bapak Gubernur Imam Utomo, kemarin, di kediamannya. Karena kami, para ulama, DPRD, tokoh masyarakat, mendapatkan keluhan dari masyarakat yang akan ke Madura dikenai tarif ketika akan masuk pelabuhan di Perak," kata anggota Bassra (Badan Silaturahim Ulama Pesantren Madura) KH Drs Nuruddin A. Rachman SH, Rabu (7/12) di halaman kantor Pemda seusai acara puncak penghijauan se-Jatim.
Tollgate Kalimas Baru Dikeluhkan
Paguyuban pengemudi truk dan angkutan penumpang umum asal Madura mengeluhkan pungutan masuk Dermaga Ujung di Jl. Kalimas Baru Tanjung Perak yang dilakukan PT Pelindo Cabang Tanjung Perak. Alasannya, pungutan itu dinilai tidak ada nilai tambah dan justru merugikan warga Madura. Rojak (34), asal Socah, mengaku pengurus truk dan angkutan umum Madura, mengatakan, pungutan masuk di Jl. Kalimas Baru bagi sopir truk dan angkutan umum menuju Madura itu dinilai kurang tepat
Madrasah Terancam Dibongkar
Madrasah An Nusyur II Dusun Galis RT 01 RW 03 No. 13 Aengpanas Sumenep Madura pada tahun 1996 membeli sebidang tanah seluas 45x55 meter persegi dengan patokan harga per meter Rp 125.000 (sebelum krisis). Pembelian tersebut dibayar dengan cara mencicil, dan alhamdulillah kami dapat melunasi 45% dari jumlah keseluruhan Rp 30.937.500. Batas akhir pelunasan tersebut tinggal satu bulan lagi. Jika kami tidak melunasi pada waktu tersebut, tanah yang telah dibeli oleh Madrasah akan diambil paksa oleh pemiliknya, padahal telah berdiri sebuah gedung Madrasah yang permanen.
Undang-undang Otonomi Daerah Diberlakukan:
Pusat Tetap Subsidi Daerah
Meskipun otonomi daerah berdasarkan UU No. 22/1999 di berlakukan, pemerintah pusat tetap memberikan subsidi pada daerah. Sebab, jika dilepas tanpa bantuan pusat, pemerintah daerah, terutama yang tidak mampu, akan mengalami kesulitan. Hal ini disampaikan Meneg Otonomi Daerah, Prof Dr Ryaas Rasyid, di hadapan ulama Bassra se-Madura, di Ponpes Syaichona Cholil, Bangkalan dan Semiloka Nasional di Unibang, Minggu (5/12).
Rumah Ketua Gapensi Dirusak Massa
Sekitar 1.000 massa mendatangi rumah Ketua BPC Gapensi Sampang, Abd. Salam. Tapi karena tidak menemui Abd. Salam, mereka merusak rumah dan wartel, serta mengobrak-abrik isinya. Kejadian Sabtu (4/12) di Jl. Hasyim Asy'ari ini sempat memacetkan arus lalin kota Sampang. Sehingga petugas mengalihkan arus ke luar-masuk Sampang, lewat jalur selatan. Massa yang datang dengan menumpang truk, pikap, minibus, sepeda motor, dari berbagai kecamatan di Sampang, langsung turun di depan rumah Salam. Mereka mencari Ketua BPC Gapensi, itu agar ke luar rumah.
Madura Bisa Jadi Propinsi
Menteri Negara Otonomi Daerah, Prof Dr Ryaas Rasyid menyambut baik keinginan komponen masyarakat agar Madura jadi propinsi. Namun dia mengingatkan untuk menjadi propinsi harus melalui prosedur dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Hal ini disampaikan Ryaas Rasyid di hadapan ratusan ulama se-Madura, di Ponpes Syaichona Cholil, Demangan, Bangkalan, Minggu (5/12) pagi dalam acara silaturahim dengan para ulama di sana.
Pemda Baru Tahu Tanah yang Diuruk Milik ASDP
Pemda Bangkalan baru mengetahui tanah yang diuruk di dermaga Kamal milik PT ASDP. Namun ASDP tetap memberi kesempatan pemda melanjutkan pengurukan tanah miliknya, yang peruntukannya untuk kepentingan bersama. "Memang terjadi salah pengertian. Pemda memperkirakan tanah itu milik negara, sehingga tidak perlu meminta izin ke ASDP. Ternyata tanah yang diuruk itu milik ASDP sesuai sertifikatnya," kata Kabag Humas, Ir Abdul Sjakur, Jumat (3/11).
Sagala Galakkan Tinju Ampro di Bangkalan
Ketua Harian Pengda Pertina Jatim, Drs Edy P. Sagala, menyambut positif ajakan Bupati Bangkalan untuk memarakkan olahraga tinju. Selain akan memasukkan Piala Bupati Bangkalan ke dalam kalender kegiatan Pertina Jatim, Edy Sagala juga berencana menggebrak Bangkalan lagi dengan pertandingan gabungan amatir dan profesional (Ampro), April tahun depan.
Pemda Bangkalan Dituding Serobot Tanah ASDP
PT ASDP Cabang Surabaya menuding Pemda Bangkalan menyerobot areal tanahnya di Dermaga Kamal dengan melakukan pengurukan. Namun Pemda Bangkalan merasa yakin tanah yang diuruk untuk jalur taksi bukan milik ASDP. "Sudah beberapa hari tanah ASDP diuruk oleh kontraktor asal Kamal. Setelah kami tanyakan pada pekerja, pengurukan ini disuruh Pemda Bangkalan," kata Kacab PT ASDP Surabaya, Suarno, saat kunjungan DPRD Bangkalan ke dermaga Kamal, Selasa (30/11).
Dermaga Kamal Bersertifikat Atas Nama ASDP
Pemda Bangkalan "kecolongan" dan tak mengetahui bila dermaga barat dan timur Kamal sudah bersertifikat atas nama PT ASDP. Kenyataan ini semakin menyulitkan Pemda Bangkalan untuk mendapatkan bagian hasil usaha ASDP mengelola Dermaga Kamal. Hal ini terungkap saat pertemuan Pemda dan DPRD Bangkalan dengan Kanwil Dephub Jatim dan PT ASDP Cabang Surabaya di aula kantor DPRD, Selasa (30/11) siang
Warga Sekitar Pemukiman Translok
Minta Sumur Pompa
Warga di sekitar lokasi rencana pembangunan permukiman transmigrasi lokal (translok) bagi pengungsi Sambas di Desa Kelbung meminta pemerintah membuatkan sumur pompa air. Dilaporkan, masyarakat setempat kesulitan air bersih apalagi ditambah kehadiran pengungsi Sambas yang mencapai 500 KK atau sekitar 2.000 jiwa. "Sebab sumber air yang ada sekarang tidak mencukupi bagi masyarakat Kelbung, terutama pada musim kemarau. Jika tidak dibuatkan sumur bor, kami khawatir akan terjadi persoalan dengan warga pendatang karena masalah air," kata Musawi mewakili warga Desa Kelbung, saat kunjungan Bupati Bangkalan, Moh. Fatah, beberapa waktu lalu
World Headlines
Berita-berita utama hari ini dari seluruh dunia
Indonesia Headlines
Berita-berita paling mutakhir
Indonesia-l Archives
Indeks Berita
Arsip berita-berita dari Madura yang lalu
| 
