Masyarakat Talango Belum Bisa Menikmati Listrik Sumenep, Radar,. Dambaan masyarakat Kecamatan Talango untuk menikmati listrik dari PLN belum bisa jadi kenyataan. Bupati Sumenep H. Soekrano Marsaid mengatakan, sudah dua tahun lamanya cita-cita mengalirkan listrik ke Pulau Poteran belum terwujud. ‘’Saya merasa malu kepada masyarakat Talango, setiap berkunjung ke kecamatan itu listrik selalu jadi pertanyaan,’’ ujarnya. Kendalanya, belum turunnya anggaran pusat untuk biaya jaringan dan operasional listrik di Kecamatan Talango. ‘’Pak Gubernur juga ikut terus memperjuangkan kelistrikan di Talango. Jadi, kendala itu bukan karena adanya tarik menarik antara PLN dan pihak Syahbandar soal ketinggian tower yang akan ditempatkan di Kalianget dan menyeberang ke Talango,’’ tambah Bupati seusai membuka Rapat Kordinasi Pembangunan (Rakorbang) tahun 2000-2001. Menurut sumber Radar Madura, masyarakat Talango masih dapat mengendalikan diri membatalkan niatnya untuk berunjuk rasa ke Kantor Syahbandar Kalianget karena diduga yang menghambat masuknya listrik ke kecamatannya adalah pihak Syahbandar. Sebab, sejak semula yang Syahbandar mengingingkan ketinggian tower yang diinginkan 50 meter, sedangkan PLN hanya 31 meter. Sementara itu, sumber di PLN menyebutkan kalau panjangnya kabel yang akan meyeberang dari Kalianget ke Pulau Talango sepanjang 434 meter. Soal pembebasan tanah milik Drs H Agil Hirit di Kecamatan Talango untuk pembangunan tower sudah dibebaskan. Demikian juga milik PT. Garam juga telah dibebaskan untuk pembangunan tower di Kalianget. Mengenai ketinggian tower yang akan dibangun PLN sudah menyesuaikan dengan keinginan Syahbandar dengan ketinggian 50 meter. Namun, hingga kini i hanya tinggal menunggu persetujuaan dari Syahbandar. PLN sudah siap melayani 3 ribu pelanggan dan 10 pelanggan besar dan home industry yang telah lama menunggu aliran listrik PLN. Kecamatan Talango sebenarnya telah menerima bantuan PLTD (pembangkit listrik tenaga diesel) dari Gubernur Jatim, namun masyarakat setempat tidak memanfaatkan hingga sekarang mangkrak. Masyarakat keberatan mengoperasional mesin tersebut karena biaya operasionalnya dibebankan kepada konsumen. Apalagi, subsidi bahan bakar dari pemda dicabut, sehingga makin memberatkan konsumen. (sul)