H. Moch. Noer tentang Madura Jadi Propinsi Proyek Suramadu Layak untuk Direview Surabaya - Surabaya Post Proyek Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) yang terkatung-katung hampir sepuluh tahun, bisa ditinjau kembali kelayakannya setelah ada usulan bahwa Madura memenuhi syarat untuk menjadi propinsi. Pernyataan itu dilontarkan sesepuh Jatim H Moch. Noer yang juga penggagas pembangunan proyek Suramadu, pada acara halalbihalal Ikatan Keluarga Madura Indonesia (IKMI) Jatim di Hotel Garden, Rabu (26/1) malam. "Saya kira megaproyek itu dapat di-review kembali sebagai upaya menghidupkan perekonomian di Madura, sekaligus mengatasi kepadatan arus lalu lintas di lintas penyeberangan Ujung-Kamal," ujar mantan Gubernur Jatim tersebut. Mencuatnya usulan dari Ketua DPR RI, Akbar Tandjung bahwa Madura layak menjadi propinsi sendiri, ia nilai usulan tersebut "patut dipertimbangkan" jika sumber daya manusia (SDM) masyarakat di Madura diberdayakan dan rencana itu didukung segenap ulama dan tokoh masyarakat Pulau Garam. Catatan Surabaya Post menunjukkan, proyek Suramadu MoU-nya ditandatangani pertama kali di Jepang sekitar November 1990. Mantan gubernur Jatim Soelarso saat itu menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Suramadu selesai tiga tahun, dimulai pada 1992 dan selesai 1995. Sementara itu, lanjut dia, untuk menyiasati terbatasnya potensi SDM Madura, dapat dibangun industrialisasi yang ramah lingkungan dan bisa diterima masyarakat. "Untuk kepentingan industrialisasi Madura, salah satu solusinya adalah merealisasi proyek Suramadu. Apalagi kami melihat bahwa lalu lintas di lintas penyeberangan Ujung-Kamal sangat padat," ulas tokoh Madura itu. Menurut dia, PT Dhipa Madura Perdana (DMP) yang ditunjuk untuk menangani megaproyek ini, ketika itu telah mendekati sejumlah investor lokal maupun asing di antaranya konsorsium perusahaan dari Jepang dan sejumlah perusahaan nasional. Obligasi Selain itu, dia juga mendekati lembaga pendanaan asing Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) Jepang. Bahkan lembaga keuangan dari Jepang itu siap untuk mengucurkan pinjaman komersial Rp 1,5 triliun. Bank Jatim pun pernah mengajukan solusi bahwa Pemda Jatim akan mengeluarkan obligasi yang bisa diperjualbelikan ke masyarakat, jika pinjaman dari luar negeri itu gagal dicairkan. "Sebetulnya, pinjaman jangka panjang tadi untuk menyelesaikan proyek yang kami jadwalkan selesai dalam waktu tiga tahun, namun proyek itu belum juga terwujud meski B.J. Habibie (mantan presiden RI. Red) mendukung proyek tersebut," ujarnya. Kendala lain yang menghadang proyek ini, di antaranya terganjal pembebasan tanah, kesiapan masyarakat Madura ditinjau dari sisi kultural dan sosiologis terhadap rencana industrialisasi itu. Data Surabaya Post menyebutkan, sejak keluarnya Keppres No. 55/1990 yang mendukung proyek Suramadu, harga tanah di sekitar lokasi proyek melejit sampai 20 kali lipat. Jika pada awalnya Rp 5.000, naik menjadi Rp 100 ribu/m2. Sementara itu, investor dari Jepang meminta industrialisasi di Madura bukan berbentuk industri berat seperti semen, melainkan industri ringan (clean industry). Menanggapi hal itu, mantan Pangdam V/Brawijaya Jendral TNI (purn.) R Hartono yang juga hadir di acara tersebut mengatakan, proyek Suramadu selayaknya dipertimbangkan kembali setelah terkatung-katung sekian lama. Realisasi proyek tersebut setidaknya akan mempercepat keinginan Madura untuk mandiri sebagai propinsi dan pisah dengan Jatim. Sedang pengurus IKMI Jatim, H Achmad Zaini justru memilih otonomi luas bagi Madura ketimbang memaksakan diri Madura jadi propinsi, seperti usulan Ketua DPR RI Akbar Tandjung. "Untuk jadi propinsi sendiri membutuhkan waktu 30 tahun, karena infrastruktur di Madura belum siap. Dari sisi SDM-nya pun perlu dimatangkan sehingga bisa menerima industrialisasi Madura," ujar Zaini, yang juga Ketua Badan Pengelola Pengkajian Pengembangan Pantai Utara dan Madura. (ahn)