Suramadu Masih Terhambat Gubernur Undang Investor Asing, tapi Ditolak Tokoh Madura SURABAYA - Meski pemerintah pusat sanggup ikut mendanai, pembangunan Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) tampaknya tidak mudah. Ini karena, ternyata masih ada tarik ulur antara pemerintah provinsi dan warga soal investor asing. Gubernur Jatim Imam Utomo mengundang investor asing untuk mendanai, tapi tokoh Madura menolak. ''Sejumlah perwakilan tokoh Madura baru saja menemui gubernur. Mereka setuju Suramadu dibangun, tapi tidak setuju jika dibiayai investor asing," kata Asisten II Bidang Administrasi dan Pembangunan Pemprov Jatim, Soedirman SH, yang mendapat tugas dari gubernur untuk mempersiapkan pembangunan Suramadu ini. Siapa saja tokoh Madura itu? Soedirman menolak menyebutnya. ''Yang jelas, mereka cukup representatif untuk mewakili masyarakat Madura," tambahnya. Mengapa mereka menolak? Umumnya, kata dia, para tokoh Madura itu khawatir terhadap masa depan pulau garam tersebut, bila jembatan Suramadu dibangun oleh investor asing. ''Kata mereka, bantuan investor asing pasti mengandung berbagai kompensasi. Ini yang dikhawatirkan bakal merusak Madura yang selama ini dikenal sebagai kawasan santri," ujar Soedirman. Menurut dia, penolakan tersebut cukup membingungkan gubernur. Karena, untuk menutup sebagian biaya pembangunan jembatan tersebut, gubernur berencana akan mengundang keterlibatan investor asing. Sejauh ini, baru dua investor yang melakukan penjajakan untuk menggarap Suramadu. Yaitu dari Jepang dan dari Belanda, yaitu Balast Nedham. ''Kalau investor siap, tapi masyarakat Madura tidak setuju, pembangunannya bisa terhambat," paparnya. Seperti diberitakan sebelumnya, dari hasil perhitungan PU Bina Marga, pembangunan Suramadu diperkirakan menelan biaya Rp 2 triliun. Besarnya biaya ini sudah pernah diungkap gubernur di depan sidang paripurna DPRD Jatim, setelah dia diingatkan presiden agar serius membangun Suramadu. Dari total biaya Rp 2 triliun itu, pemerintah berencana memberikan dana separuhnya, yaitu Rp 1 triliun. Hal ini seperti pernah dilontarkan Edi Wahyudi, salah satu anggota Komisi D yang ikut dalam kunjungan DPRD ke Depdagri dan beberapa departeman di Jakarta beberapa waktu lalu. (kum)