Jembatan Suramadu Dibangun dengan Dana Rp 1,8 Triliun Sekali Masuk Ongkos Tol Rp 25 Ribu Surabaya - Surabaya Post Pembangunan jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) dipastikan dapat dimulai tahun 2001 dengan dana sekitar Rp 1,8 triliun hasil pinjaman pemerintah Jepang. Setelah dikalkulasi, sekali melewati jembatan itu, biaya tol yang harus dibayar Rp 25 ribu. Penjelasan itu disampaikan Gubernur Jatim, Imam Utomo, pada rapat paripurna DPRD Jatim dengan agenda pengesahan Poldas (Pola Dasar) Pembangunan Jatim 2001-2005, Senin (13/11) siang tadi. Gubernur menjelaskan, perhitungan itu berdasar hasil pembicaraannya dengan Presiden Abdurrahman Wahid saat mengunjungi Madura Minggu lalu. "Semula biaya pembangunan jembatan Suramadu itu diperkirakan Rp 1,3 triliun, tapi setelah dihitung ulang oleh Jasa Marga, biayanya Rp 1,8 triliun, semuanya berasal dari pinjaman pemerintah Jepang," kata Imam Utomo. Pembangunan jembatan Suramadu itu menurut mantan Pangdam V/Brawijaya itu, dijadikan satu paket dengan pinjaman pemerintah untuk pembangunan double track (jalur ganda) rel kereta api Surabaya-Jakarta, serta pembangunan sub way (keret bawah tanah) di Jakarta. Bila dana pembangunan jembatan Suramadu sebesar Rp 1,8 triliun itu seluruhnya berasal dari pinjaman pemerintah Jepang, dan masa pengembaliannya 30 tahun, menurut Imam Utomo, tarif tol akan sangat mahal dan memberatkan masyarakat, yaitu Rp 25 ribu sekali jalan. Untuk meringankan beban masyarakat, Imam Utomo memberi jalan keluar, yaitu minta bantuan kepada DPRD Jatim agar membuat semacam proposal kepada pemerintah pusat. Ini proposal itu, meminta pembangunan jembatan dibiayai secara patungan, dari pinjaman pemerintah Jepang dan setoran Jatim ke pemerintah Pusat. "Setiap tahun Jatim menyumbang Rp 17 trilun ke pemerintah pusat, melalui pembayaran cukai, pajak, dan lainnya. Untuk meringankan beban masyarakat dalam membayar tol, bagaimana bila Dewan mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membantu dana Rp 800 miliar selama dua tahun. Setiap tahunnya Rp 400 miliar," kata Gubernur. Bila permintaan itu disetujui pemerintah pusat, dan setiap tahun pembangunan jembatan itu mendapat bantuan Rp 400 miliar, maka pinjaman dari pemerintah Jepang hanya sekitar Rp 1 triliun. Bila itu yang terjadi, beban masyarakat akan menjadi ringan, karena setelah dikalkulasi tarif menjadi hanya sekitar Rp 10 ribu saja. "Saya kira pemerintah pusat tidak akan keberatan membantu Rp 800 miliar, karena kita setiap tahun setor Rp 17 triliun. Jadi yang perlu dipertimbangkan bapak-bapak Dewan adalah mengajukan proposal ke pemerintah pusat," kata Gubernur. Gubernur Imam Utomo juga mengatakan, masyarakat Madura kepada Presiden Abdurrahman Wahid secara menggebu-gebu minta agar jembatan Suramadu dibangun pada 2001, dan Presiden menyatakan persetujuannya. Yang menjadi masalah, menurut Imam Utomo, hingga saat ini belum ada dananya. "Pemerintah Jepang setuju meminjami dana Rp 1,8 triliun, tapi sekarang Perdana Menteri Jepang yang sudah bicara ke presiden itu sudah meninggal. Bagaimana kebijakan Perdana Menteri Jepang yang sekarang, kita belum tahu," lanjut Gubernur. Walau biaya pembangunan itu sangat besar, dan dananya belum ada, masih ada lagi syarat yang diajukan masyarakat Madura dalam pembangunan jembatan Suramadu tersebut. Di antaranya, pembangunan jembatan tidak dikait-kaitkan dengan keberadaan industrialisasi di Madura. Syarat lainnya, keberadaan jembatan Suramadu juga tak boleh mengubah budaya di Madura. (saf)