Nasib Fadhilah Tergantung Presiden Surabaya, Kompas Meskipun Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan 22 anggota DPRD Sampang, bukan berarti Fadhilah Budiono akan bisa segera dilantik menjadi Bupati Sampang periode 2000-2005. Masalahnya ada di tangan Presiden Abdurrahman Wahid apakah legowo Fadhilah dilantik. "Meskipun Gubernur Jatim Imam Utomo memiliki dasar hukum untuk melantik Fadhilah Budiono, tetapi apakah Imam Utomo mau menanggung risiko seperti Rusdihardjo yang dipecat karena tidak mau menangkap Tommy Soeharto walau argumentasi juridisnya cukup kuat," kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bambang Sujiono kepada wartawan di Surabaya, Sabtu (11/11). Fadhilah Budiono (53) terpilih menjadi bupati untuk jabatan yang kedua setelah mengantungi 23 suara dalam pemilihan tanggal 22 Juli lalu. Ia berpasangan dengan Wakil Bupati Said Hidayat. Ia dicalonkan PPP yang memiliki 12 kursi di DPRD. Pasangan ini mengalahkan duet Sanusi-Fahrur Razy yang memperoleh 22 suara yang dicalonkan PKB yang memiliki 18 kursi. Setelah jagonya kalah, PKB memprotes Fadhilah yang didukung PPP, Fraksi TNI/Polri dan Fraksi Gabungan ini. PKB menuduh Fadhilah terlibat korupsi beras operasi pasar sebanyak 800 ton. Di samping itu, pemilihan itu cacat hukum karena ada anggota Fraksi PPP yang dianggap sudah tidak sah karena menjalani proses pergantian antarwaktu. PKB mengirim surat ke Mendagri agar pemilihan itu dianulir. Massa PKB juga mengerahkan aksi demonstrasi dan diduga juga membakar Kantor DPRD Sampang untuk membatalkan pelantikan Fadilah 4 September lalu. PKB pula yang memelopori untuk menggugat ke PTUN. Namun, PTUN menolak gugatan tersebut, Kamis (9/11). Menurut Bambang Sujiono, dengan penolakan PTUN ini sebenarnya Gubernur Imam Utomo memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk melantik Fadhilah. "Kalau memang kita menjunjung supremasi hukum, lantik saja dulu. Sedang pengusutan soal korupsi beras jalan terus sampai tuntas," katanya. Pendapat demikian juga disampaikan Ketua MPR Amien Rais, Ketua DPR Akbar Tandjung, Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno, Menteri Pertahanan Muh Mahfud MD. "Waktu saya menghadap Pak Sutardjo dia bilang, seharusnya PKB Sampang meniru PDI-P. Sebagai pemenang pemilu, ketika Megawati kalah voting dalam pemilihan Presiden, PDI-P bisa menerima dengan legowo," tambah Bambang. Namun, Bambang yang juga dikenal sebagai tokoh teater Bengkel Surabaya ini bisa memaklumi kalau Presiden Abdurrahman Wahid menolak pelantikan Fadhilah. Ini tidak lepas dari persaingan PPP dengan PKB di Jatim. Ia mengingatkan, sekalipun secara politis bisa saja Presiden Abdurrahman Wahid melarang Fadhilah dilantik, tetapi itu akan menimbulkan preseden buruk di kemudian hari. Bahkan dapat memerosotkan citra Presiden Abdurrahman Wahid sebagai kampiun demokrasi. Cara demikian mengulangi praktik arogansi kekuasaan zaman Orde Baru. (ano) Berita Jatim lainnya: Nasib Fadhilah Tergantung Presiden