Lembaga Swadaya Masyarakat Nilai Dewan Bermain Retorika Ingin Selamat Dari Tudingan Cawe-Cawe Proyek SUMENEP - Merasa terpojok atas sindiran anggota Komisi D DPR Sumenep, Raud Faiq Jakfar, bahwa LSM hanya pandai bicara di koran soal dewan yang cawe-cawe proyek, sejumlah LSM langsung buka kartu. Hanya saja, beberapa LSM masih menyembunyikan namanya untuk dikorankan. Tapi, para aktivis LSM Sumenep menyimpulkan pernyataan anggota Komisi D itu, bermuatan retorika untuk menyimpan persoalan substansi. Kordinator Kelompok Transparansi Sumenep (Oase), RB Imir Faizal, mengatakan ungkapan anggota Komisi D DPR Sumenep di Radar Madura (2/12) upaya mengalihkan persoalan substansial yang sedang disorot masyarakat tentang dewan cawe-cawe proyek. "Kenapa dewan minta LSM suruh bongkar kontraktor plat merah. Lalu, kerja dewan apa? Kalau tidak bisa mengungkap nama-nama kontraktor plat merah, berarti kinerja dewa perlu dipertanyakan," ujar Imir Faizal. Diakatakan Imir, bila LSM disebut menyimpan data soal nama-nama anggota dewan yang cawe-cawe proyek, itu masih tergolong maklum. "Tapi, kalau dewan menyimpan data nama-nama rekanan plat merah, ini perlu dipertanyakan. "Ada apa," ujar Imir kepada Radar Madura kemarin. Imir yakin dewan cawe-cawe proyek sudah gentayangan sejak lama. Dan ini telah diketahui oleh masyarakat umum. Siapa nama anggota dewan yang berpenampilan kontraktor? "Sudahlah, Anda kan tahu sejak awal nama-nama anggota dewan yang cawe-cawe proyek," sambungnya. Sementara itu, H RB Ach. Muhamad juga tidak mengelak bila disebut sejumlah anggota dewan cawe-cawe proyek. "Cawe-cawe apa," tanya Gus Mad. Lalu, dia tidak bisa menyebut nama-nama anggota dewan itu. Karena, pembuktian dewan cawe-cawe proyek itu sulit dilaksanakan. Namun, Gus Mad, panggilan akrab H RB Ach. Muhammad, menengarai anggota dewan yang cawe-cawe proyek itu dengan mencarikan proyek kepada instansi terkait lalu diberikan kepada rekanan sebagai pelaksana proyek. "Ini pembuktian yang sulit,". Dia hanya minta kepada Kepala Dinas terkait harus konsekwen dan berani menolak bila ada memo dari dewan tentang pengucuran proyek. "Bila Dewan yang diberi proyek tidak punya CV, ini berarti sebuah pelecehan bagi tugas dewan untuk mengontrol pelaksanaan proyek. Sebab, dengan diberi proyek, ini sebagai kesalahan total dari pemimpin proyek pengecut," ujar Gus Mad. (ham)