Pembangunan Suramadu Jalan Terus Bassra Setuju Tidak Dikaitkan Industrialisasi SUMENEP - Tarik ulur pembangunan Surabaya-Madura (Suramadu) terus menjadi perhatian serius Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra) Korda Sumenep. Kepada Radar Madura, Bassra Korda Sumenep tetap minta agar pembangunan jembatan Suramadu diteruskan. "Hanya saja, jika rencana jembatan Suramadu dikait-kaitkan dengan industrialisasi, ulama Madura masih menilai masyarakat Madura belum siap," tegas pengasuh Ponpes An-Nuqayah Guluk-Guluk, kemarin. Kalau pembangunan jembatan Suramadu tersebut dibangun dan investasinya tidak menjadi syarat pembangunannya (konpensasi), mantan anggota MPR/DPR RI ini menilai ulama Madura akan setuju. "Kalau pembangunan jembatannya silahkan secepatnya direalisasikan," katanya. "Ulama Madura masih berhati-hati. Sebab, menyongsong industrialisasi, kesiapan SDM Madura masih kurang. Kalau ini dipaksakan bisa berakibat fatal pada masyarakat Madura sendiri. Misalnya, dapat menggusur tradisi masyarakat Madura yang agamis,'' ujarnya. Tokoh PPP ini lantas memberi contoh industrialisasi di Rungkut Surabaya. Dimana sebelum ada industrialisasi, masyarakatnya dikenal sangat agamis. ''Namun, setelah ada industrialisasi, nilai agamanya luntur. Kalau masyarakat Madura sudah siap, silahkan industriliasasi dibangun di Madura," lanjutnya. Hal senada juga diungkapkan KH M. Mahfoud Husainy. Dikatakan, dulunya ada program Mantan Presiden Prof Habiebie bahwa Madura akan dijadikan Batam kedua dengan investor asing, yakni Jepang. "Jepang akan memberikan hibbah jembatan dengan syarat 12 ribu hektar akan dibangun industri berat. Ini tentu tidak akan diterima masyarakat Madura. Yang dibutuhkan masyarakat Madura adalah industri ringan," ungkapnya. "Apakah pemerintah siap mengamankan status tanah rakyat yang tidak punya sertifikat tanah dan sebagainya. Ini juga masalah bagi rakyat. Untuk itu, Bassra akan membawa permasalahan ini untuk dipecahkan pada Halal Bi Halal Ulama Bassra se Madura di Bangkalan Syawal nanti," tambahnya. Sementara itu, sejumlah LSM di Sumenep menyayangkan jika ada tokoh yang mengaku representasi Madura. ''Tolong, jangan gampang mengatasnamakan orang Madura,'' kata Rahiem SE, dari Lembaga Kajian Sumekar (LKS). Sikap tersebut terkait dengan pertemuan sejumlah tokoh Madura yang menemui Gubernur Jatim Imam Oetomo di Grahadi, beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, tokoh Madura menolak jembatan Suramadu jika investor asing ikut terlibat. Sebab, kata mereka, bantuan investor asing pasti mengandung berbagai konpensasi. Sedangkan kepada pers, Asisten II Bidang Administrasi dan Pembangunan Pemprov Jatim, Soedirman SH mengatakan bahwa penolakan sejumlah tokoh cukup membingungkan gubernur. ''Yang jelas, mereka cukup representatif untuk mewakili masyarakat Madura,'' kata Soedirman yang keberatan menyebut nama-nama tokoh Madura itu. Rupanya, penilaian Soedirman bahwa tokoh Madura yang bertemu gubernur dinilai cukup representasi dipertanyakan aktivis LSM Dedy. ''Yang jelas, masyarakat Madura butuh jembatan Suramadu.'' Sedangkan pembangunan jembatan Suramadu sendiri, seperti diungkapkan Gubernur Jatim Imam Oetomo diperkirakan akan menelan dana Rp 2 triliun. (ir/sul)