Warga Kepulauan Tolak Ekplorasi Migas Karena Belum Jelas Kompensasi untuk Warga dan Pemerintah SUMENEP - Rencana survey pemetaan sumber migas dasar laut di perairan Pulau Komerean, tepatnya di perbatasan selat air laut Kecamatan Raas dan Arjasa, Kangean yang akan dilanjutkan eksplorasi sumber migas, ternyata ditolak sejumlah warga, tokoh masyarakat, dan anggota dewan asal kepulauan. Drs Hanafi, anggota FKB asal Kangean terang-terangan menolak dilakukan eksplorasi sumber migas. Menurut dia, bentuk eksplorasi itu harus jelas kompensasinya kepada warga sekitar eksplorasi. "Masyarakat ingin tahu secara transparan adanya eksplorasi sumber migas. Berapa kaki kubik yang diproduksi dan berapa persen untuk warga sekitar, Pemkab, dan pemerintah pusat. Jangan-jangan eksplorasi migas di Pulau Pagerungan bisa kecolongan lagi,'' ujarnya kepada sejumlah wartawan di ruang lobi gedung DPR Sumenep, Senin (23/10). Dikatakan Hanafi, pertamina dan BP Indonesia selaku perusahaan yang akan melakukan eksplorasi sumber migas itu dinilai tidak transparan kepada warga kepulauan. Buktinya? Hanafi mengungkap bahwa pertamina dan BP Indonesia hanya meminta persetujuan Bupati Sumenep, KH Ramdlan Siradj, dan anggota Muspida lainnya. "Yang perlu diprioritaskan sekarang kan warga kepulauan. Seperti saya selaku anggota dewan tidak mengerti adanya survey migas di perairan kepulauan. Saya tahunya justru dari media,'' ungkapnya. Untuk itu, Hanafi berharap agar Pemkab tidak kompromi secara sepihak dengan pertamina dan BP Indonesia tanpa persetujuan dengan warga dan tokoh masyarakat kepulauan. ''Pertamina tidak perlu sembunyi-sembunyi,'' ujarnya. Pengakuan senada juga disampaikan tokoh pemuda Pulau Raas, Drs Shodik. Menurut dia, informasi eksplorasi migas itu sempat membuat kaget dirinya. Sebab, selama ini belum ada sosialisasi tentang rencana produksi migas. Sebenarnya, pihak pertamina dan BP Indonesia sudah melakukan sosialisasi survey pemetaan sumber migas dengan pengumpulan data profil sumber migas yang berada di dasar laut. Tampak hadir dalam sosialisasi tersebut, antara lain sejumlah tokoh masyarakat, nelayan, tokoh agama, dan LSM asal Kepulauan Sapudi, Raas, dan Kangean, Kamis (19/8) pukul 11.30, bertempat di Pendopo Kabupaten. Sosialisasi itu merupakan langkah awal pertamina dan BP Indonesia selaku perusahaan yang akan menggarap sumber migas itu. BPPKA pertamina dan BP Indonesia dalam pertemuan tersebut sempat diprotes oleh anggota LSM Kangean karena dinilai sepihak. Lalu, BPPKA pertamina dan BP Indonesia berjanji akan mendatangi ke Kepulauan Sapudi, Raas, dan Kangean untuk sosialisasi lebih lanjut. Dalam pemetaan sumber migas tersebut menggunakan 1 kapal survey. Di mana kapal utama itu menggunakan spanduk berwarna orange dengan tulisan "Kapal Survey Pertamina-BP". Spanduk itu dipasang dilambung kapal. Sedangkan pada siang hari di sekitar kapal ada 3 buah bola hitam yang digantung pada tali tiang utama kapal. Sedangkan malam hari 3 buah lampu berwarna merah putih. Merah pada tali tiang utama kapal. Kapal berkecepatan 3-4 knot (5,5-7,5 km/jam) berkerja 24 jam tanpa henti. Karena itu, pertamina - BP Indonesia berharap para nelayan diminta tidak menurunkan jala di sekitar lokasi kegiatan survey. Para peserta tampak antusias. Buktinya, mereka bertanya tentang konpensasi dari survey pemetaan migas. LSM dan tokoh masyarakat Kepulaun mempertanyakan tentang kontribusi eksplorasi migas di Pulau Pagerungan kepada masyarakat kepulauan. "Saya harap pertamina dan BP Indonesia bisa melalukan komunikasi langsung dengan masyarakat kepulauan," ujar salah satu warga kepulauan. Pertamina dan BP Indonesia -pengganti saham PT ARCO- bersedia memberi penjelasan langsung kepada masyarakat kepulauan setelah sosialisasi di pendopo kabupaten. (ham)