Kepulauan Sumenep Terancam Disintegrasi SUMENEP - Kasus pengunduran diri Drs Suharyo selaku pengawas proyek pengaspalan jalan senilai Rp 1 miliar sepanjang 12 Km di Kecamatan Arjasa Kangean, belum ada kata sepakat. Kali ini protes datang dari LSM Bersatu Kepulauan Sumenep. LSM satu-satunya kepuluan Sumenep ini mengingatkan jajaran birokrat Pemkab agar tidak berpikir diskriminatif terhadap pembangunan kepulauan. Mengapa? Ketua LSM Bersatu Kepulauan Drs Ach. Zain ternyata punya soal pengalihan proyek kepulauan yang ditukar dengan daratan. Dia menyebut proyek jalan sebesar Rp1 miliar di Pulau Kangean awal 1990. Namun, anggaran proyek itu tidak dialokasikan di Kangean, melainkan dialihkan ke jalan tembus Salopeng-- Lombang. Lalu, pada Anggaran Pendpaatan Belanja Daerah (APBD) selanjutnya, Kangean kembali dapat jipratan anggaran jalan sekitar Rp 1 miliar. Tetap saja, anggaran itu dialihkan ke jalan lingkar Batuan ke Pabian Sumenep. "Warga Kangean tetap sabar menerima perlakuan diskrimintaif orang daratan," ujar Zain. Tanpa di duga APBD di pemerintahan Soekarno Marsaid (ketiga kali) Kangean dapat jatah anggaran sekitar Rp1 miliar, lagi-lagi anggaran itu dialihkan ke renovasi Taman Bunga Alon-Alon Kota Sumenep. "Baru saja menjelang masa akhir jabatan Soekarno Marsaid, LSM Bersatu Kepulauan mengadakan loka karya pembangunan kepulauan pada 20 Maret 2000 lalu mengirim surat secara resmi kepada bupati agar pembangunan jalan di Kangean pelru diprioritaskan. Maka lahirlah proyek pengaspalan jalan yang bermasalah itu," sambungnya. LSM Kepulauan menuding PU Bina Marga bermain mata dengan kontraktor dengan membagi proyek pengaspalan jalan itu menjadi tiga paket. Karena, kata Zain, proyek itu lahir dari usulan LSM Bersatu Kepulauan dengan satu peket. "Lho kenapa tiba-tiba dipilah menjadi tiga paket proyek?," sambung Zaindengan nada heran. Karena itu, LSM Bersatu Kepulaun nampaknya tidak main-main menyatakan pisah dengan Sumenep. Sebab, kata Zain,pembangunan kepulauan itu, sengaja dianaktirikan oleh Pemkab Sumenep. "Bila proyek ini tetap saja diberikan kepada pengawas di luar putra daerah, LSM tidak segan-segan mengajak warga dan tokoh masyarakat untuk tetap menolak proyek pengaspalan jalan itu. Sejak itu, Kangean menyatakan pisah dengan Sumenep," sambungnya. (ham)