Badai Debu Mengancam Warga Pinggirpapas Petani Tuding PT Garam Biarkan Paminian Tak Terisi Air SUMENEP - Petani garam rakyat Al-Jihad Karanganyar, Pinggirpapas, Kecamatan Kalianget, kini mulai gelisah terjadinya badai debu. Mereka khawatir dampak kosongnya air paminian (aliran air pegaraman) di lokasi 107 seluas 100 haktare milik PT Garam bisa mempengaruhi polusi udara penduduk. Selain itu, badai debu itu juga dikhawatirkan merusak kualitas garam rakyat karena debu yang menumpuk dilahan pegaraman. Salah satu anggota petani garam rakyat Al-Jihad, Yusuf, mengatakan hal itu kepada sejumlah anggota gabungan komisi DPR Sumenep Selasa kemarin di rumah Wakil Ketua YPGR Al-Jihad, Munir. Pertemuan anggota DPR Sumenep dengan anggota dan pengurus YPGR Al-Jihad dalam rangkaian klarifikasi soal polemik petani garam Karanganyar-Pinggirpapas dengan PT Garam. Dikatakan Yusuf, badai debu dari lokasi tersebut sudah mulai menyebar ke rumah penduduk dan lokasi pegaraman rakyat sejak dua minggu terakhir. Semburan debu tersebut menjadi polusi udara dan menyebabkan sesak nafas warga dan mengganggu penglihatan penduduk. Selain itu juga mempengaruhi kualitas garam karena dbeu bercampur dilokasi pegaraman. Menurut Yusuf, badai debu pernah menimpa warga Pinggirpapas pada tahun 1966 lalu. Ketika itu, banyak lokasi paminian yang tidak diisi air oleh PT Garam karena ditinggal para karyawan yang terlibat aksi G30SPKI . "Waktu itu banyak penduduk diterpa penyakit pernafasan dan penglihatan Bahkan debu yang melekat dipegaraman setebal 10 cintemeter," jelasnya. Karena itu, Yusuf minta kepada anggota gabungan komis DPR Sumenep hendaknya mengantisipasi badai debu itu meluas. Sebab, menurut Yusuf, PT Garam tampaknya membiarkan bencana itu terjadi ditengah konflik dengan petani garam. "Mengapa PT Garam tidak mengisi air paminian. Karena lokasi aliran air pegaraman mudah diisi. PT Garam sengaja membiarkan hal itu terjadi badai debu. Menciptakan konflik berkepanjangan dengan pegaraman," ujar yusuf. Salah satu anggota gabungan komisi Drs H Asni A Rahman dari FTNI/Polri berjanji akan menindakalnjuti kekhawatiran terjadinya badai debu. "Keluhan warga tersebut nanti akan disampaikan dengan pimpinan PT Garam," ujar Asni ekpada Radar Madura usai kunjungan ke loaksi itu. Sementara itu opsi yang diajukan anggota gabungan komisi saat mengunjung petani tetap menolak tawaran PT Garam untuk pindah ke lokasi T 103. Syamsul Arifin anggota YPGR Al-Jihad menilai pemindahan lokasi yang ditawarkan PT Garam bukan tanah eks pembebasan petani saat dilepas PT Garam tahun 1974-1975 yang dijanjikan untuk proyek modernisasi. Selain itu, Munir Kaili Ketua YPGR Al-Jihad juga keberatan atas opsi pemindahan lokasi yang dikuasai YPGR Al-Jihad di lokasi tanah garam 105-106. Menurutnya lokasi tanah itu jauh dari penduduk, air tanah yang disalurakn dari sungai Saroka Saronggi sehingga bukan air asin tapi air tawar. Namun, para petani bersedia membukan aliran air pegaraman untuk PT Garam. "Untuk jangka pendek YPGR Al-Jihad menyetujui tawaran untuk membuka aliran air pegaraman sambil lalu menunggu kesepakatan lebih lanjut dnegan PT Garam," jelasnya.(ham)