FKB Minta Gubernur Tunda Pelantikan Bupati Sampang Fadhilah Budiono Belum Pensiun dari Polri Sampang - Surabaya Post Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Sampang meminta Gubernur Jatim agar menunda pelantikan Fadhilah Budiono menjadi Bupati untuk kedua kalinya pada 1 Agustus 2000. Sebab status Fadhilah masih anggota Polri aktif dan masih dalam proses hukum atas dugaan penyalahgunaan kebijakan bantuan beras rawan pangan. Permintaan penundaan pelantikan Fadhilah tertuang dalam surat nomor 15/FKB/PKB/VII/2000 dikirimkan ke Ketua DPRD Sampang tertanggal 24 Juli 2000. Surat ditandatangani Ketua FKB KH Drs Hasan Abrori MA, dan Sekretaris Ir Puji Raharjo, dengan tembusan Presiden RI, Gubernjur Jatim, Muspida Tk. I Jatim. Isi surat yang dikirim Rabu (26/7) tadi, di antaranya mempersoalkan status Fadhilah Budiono yang belum pensiun. Sebab setiap anggota TNI atau Polri yang dikaryakan harus pensiun dari dinasnya. "Selama ini Fadhilah hanya mendapatkan izin dari Polri untuk mengikuti izin pilbup, sedang pensiun belum. Dengan pensiun dimaksudkan tidak akan ada lagi loyalitas ganda dalam tugasnya," kata Sekretaris FKB, Ir Puji Raharjo, Selasa (25/7) ditemui wartawan. Di samping itu, Fadhilah Budiono saat ini masih dalam proses hukum dugaan penyalahgunaan wewenang tentang beras rawan pangan. Sebelum persoalannya tuntas, diharapkan pelantikan Fadhilah ditunda dulu. "Kami mengharapkan persoalan yang dihadapi Bupati terpilih, tuntas lebih dulu. Dengan tidak adanya persoalan, dalam menjalankan tugasnya tidak ada rintangan di belakang hari," kata dia mengingatkan. Disinggung pernyataan Ketua PKB KH Fahrurazi Farouq yang menjadi cawabup, menerima dengan lapang dada atas kekalahan dan menilai demokratis pelaksanaan pilbup Sampang, kata Puji, hanya pernyataan pribadi bukan fraksi. "Sedang secara resmi pernyataan fraksi (FKB. Red) sekarang," katanya. Sementara Ketua DPRD Sampang H Hasan Asy'ari belum bisa dimintai komentar. Karena dia sedang melaporkan hasil pelaksanaan pilbup Sampang dan proses pelantikan Bupati Sampang yang direncanakan 1 Agustus 2000 ke Pemda Tk. I Jatim. "Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sampang yang terpilih secara syah dan demokratis, harus dilakukan pelantikan 1 Agustus. Ini sudah sesuai agenda yang telah ditentukan DPRD Sampang," kata Hasan, saat ditemui seusai pilbup Sabtu lalu. (kas)