Dewan Minta Guru PGSD Mokong Mundur SAMPANG - Komisi E DPRD Sampang mendesak Kadis P & K agar meninjau ulang penempatan guru PGSD yang ada di Kabupaten Sampang. Pasalnya, banyak dari mereka yang ditempatkan di kota atau kecamatan. Sehingga, akibat penempatan ini telah memicu kecemburuan dan ketidakpuasan para guru dan kepala SD, khususnya mereka yang bertugas di pelosok desa. Menurut Ketua Komisi E DPRD Sampang, Imam Abu Cholid, S.I.P., berdasarkan ketentuan Kanwil Depdiknas Jawa Timur sebenarnya pengangkatan guru PGSD ini harus ditempatkan di pelosok desa. Tapi, kenyataan dilapangan banyak dari mereka yang ditempatkan di kota atau kecamatan. Bahkan informasinya, ada beberapa orang dari mereka yang sudah ditempatkan di pelosok desa tidak pernah bertugas sama sekali. "Menurut saya, kalau memang mereka tetap mokong tidak bersedia ditempatkan di pelosok desa, lebih baik mengundurkan diri saja. Sebab, masih banyak lulusan PGSD lain yang siap berjuang dan memajukan lembaga pendidikan yang ada di pelosok desa. Oleh karena itu, saya minta agar Kadis P & K menindak tegas mereka yang tetap mokong," imbaunya. Ditegaskan, Komisi E berharap pihak Dinas P & K tidak main-main soal penempatan guru PGSD ini. Sebab, sampai saat ini masih banyak SD yang ada di Kabupaten Sampang khususnya di daerah pedesaan yang masih kekurangan guru. Sehingga, apabila masalah ini tidak cepat diselesaikan oleh instansi terkait, dikhawatirkan akan berdampak luas terhadap jalannya proses belajar mengajar di lembaga pendidikan SD ini. "Terus terang saja, saya curiga ada unsur KKN dibalik kasus ini. Sebab, kebijakan ini jelas-jelas melanggar aturan dari Kanwil Depdiknas Jatim. Sehingga, sangat wajar bila para guru dan kepala SD yang sudah bertahun-tahun bertugas di pelosok desa kecewa. Sebab, mereka merasa jasa dan pengorbanannya selama ini tidak dihargai," ungkap Cholid. Untuk menindaklanjuti masalah tersebut, saat ini tim investigasi Komisi E telah melakukan pendataan di lapangan bagi semua guru PGSD yang bermasalah. Direncanakan, setelah pendataan selesai Komisi E akan memanggil Kadis P & K Sampang dan semua guru PGSD yang bermasalah tersebut dalam acara rapat kerja dengar pendapat di kantor dewan. "Saya berharap, jangan sampai kasus ini menghambat pembangunan sektor pendidikan yang ada di Sampang karena tidak meratanya penempatan tenaga-tenaga guru SD. Oleh karena itu, dalam waktu dekat ini kami akan memanggil instansi terkait untuk menyelesaikan masalah ini," harapnya. Sementara itu, Kadis P & K Sampang, Drs H Mohammad Bakir, saat dikonfirmasi Radar Madura sedang tidak ada ditempat. "Bapak sedang tidak ada di rumah. Silahkan nanti telepon lagi saja," kata salah seorang keluarganya. (fiq)