Bantuan Rp 20 M untuk Pengungsi Sambas di Madura akan Dikucurkan DPRD I Kalimantan Barat Revisi Data Fiktif SAMPANG - Sebelum bantuan senilai Rp 20 milyar dari pemerintah pusat kepada para pengungsi Sambas yang tersebar di berbagai daerah di Madura akan dikucurkan. Panitia Khusus (Pansus) Korban Sambas DPRD Tingkat I Kalbar, kemarin, melakukan koordinasi dengan Bupati Sampang dan sekaligus peninjauan lokasi. Di Sampang, rombongan yang dipimpin Drs HM Musleh Hanafi tersebut didampingi oleh Ketua Komisi E DPRD Sampang, Imam Abu Cholid, SIP, beserta beberapa orang anggotanya. Musleh yang juga anggota Fraksi Pembaharuan DPRD Kalbar ini menjelaskan, kunjungan ke Madura ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Pansus Korban Sambas dengan Menteri Transmigrasi RI. "Kita akan melihat kondisi fisik dari para pengungsi Sambas. Selain itu, kami menghadap kepada Bupati Sampang untuk menyerap informasi tentang pelayanan pemda terhadap pengungsi, baik yang sedang atau akan dikerjakan," ungkapnya. Disamping itu, sambungnya, ada misi khusus yang diemban pansus untuk meneliti ulang terhadap para pengungsi Sambas diberbagai kabupaten di Madura. "Kami berharap bantuan itu dapat tepat sasaran. Setelah kami teliti, data jumlah pengungsi Sambas yang ada sekarang berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya. Oleh karena itu, karena nilai bantuan ini cukup besar, kami betul-betul akan mendata pengungsi sevalid mungkin. Sehingga, bantuan tersebut tidak jatuh kepada yang tidak memiliki hak," kata Musleh yang asli Kecamatan Banyuates Sampang ini. Berdasar temuan pansus di lapangan, beberapa data jumlah pengungsi yang diragukan diantaranya di Kecamatan Banyuates, di Desa Larlar dalam data terakhir tertulis 29 KK, seharusnya 5 KK; Desa Tebanah tertulis 40 KK, seharusnya 5 KK; Desa Tapaan 54 KK, seharusnya 3 KK. Demikian juga di Desa Planggaran Barat, Tolang, dan Terosan data pengungsi dianggap belum akurat. Musleh menjelaskan, perbedaan data tersebut disebabkan beberapa hal. Pertama, banyak orang yang bukan berasal dari Sambas mengaku dari Sambas. "Selama ini ada beberapa KK yang berasal dari Pontianak dimasukkan dalam daftar orang Sambas. Meskipun sama-sama dari Kalbar, tapi warga yang berasal dari Pontianak berbeda dengan Sambas. Sesungguhnya, mereka yang hanya berasal dari Sambas saja sebagai korban kerusuhan," paparnya. Kedua, lanjutnya, tingkat mobilitas dari para pengungsi cukup tinggi. Menurut informasi, para pengungsi datang dan perginya sulit dipantau. Sehingga, instansi terkait seperti Dinas Sosial mengalami kesulitan untuk menyusun data yang valid. "Pak Bupati (Fadhilah,Red) sempat terkejut dengan temuan kami ini. Beliau dalam waktu dekat akan memanggil semua Kades yang terkait dengan bantuan ini untuk diadakan klarifikasi," katanya. Namun sayang, ketika hal tersebut akan dikonfirmasikan ke Bupati, dia sedang tidak ada di tempat. "Pak Hosin (Kahumas,Red) sedang ke Blitar. Sedang, Pak Bupati menghadiri pelantikan Bupati Sumenep. Tapi benar, memang kemarin ada utusan dari DPRD Kalbar datang kesini. Cuma, yang tahu isi pertemuan adalah Pak Hosin," kata Kasi Pemberitaan Humas Pemda Sampang Drs Jaya Abriyanto. (sor)