Fadhilah Bantah Terlibat "Tragedi Pemilu '97" SAMPANG - Bupati Sampang H. Fadhilah Budiono membantah tuduhan GP Ansor Sampang (Drs H. Djakfar Shodiq) yang menuduh dirinya punya andil besar terhadap terjadinya Tragedi Pemilu 1997 lalu. Hal tersebut, disampaikan H. Fadhilah Budiono di sela-sela acara halalbilhalal DPRD Sampang dan jajaran Muspida di gedung DPRD Sampang, kemarin.Menurut Fadhilah, tuduhan tersebut salah alamat. Karena, jelasnya, yang bertanggung jawab terhadap keamanan saat itu adalah pihak militer. Saat itu, tambah Fadhilah, sebagai ketua PPD II, dirinya hanya bertanggung jawab atas pelaksanaan Pemilu 1997 saja. ''Yang menangani kerusuhan yang terjadi saat itu kan pihak militer, bukan PPD II. Sehingga, kalau tuduhan itu dialamatkan kepada saya, jelas itu salah," tegasnya. Sedangkan saat ditanya tentang adanya instruksi ganda yang dianggap menjadi pemicu terjadinya kerusuhan, Fadhilah tidak mengakui. Menurutnya, dirinya tidak pernah memberikan instruksi ganda, seperti yang dituduhkan oleh GP Ansor Sampang itu. ''Saya melihat, dibalik semua ini sepertinya ada konspirasi politik. Sebab, persoalan ini terjadi dua tahun yang lalu dan sudah selesai. Lebih baik, kita berpikir tentang masa depan yang akan kita hadapi saja. Karena tantangan yang akan kita hadapi semakin berat dan kompleks,'' jelasnya. ''Walaupun akhir-akhir ini saya sering mendapat hujatan di media massa, tetapi saya tidak mau melawan mereka dengan kekuasaan. Biarlah kabar angin itu hilang dengan sendirinya,'' tambah Fadhilah. Sementara itu, Wakil Sekretaris DPC PPP Sampang Drs. Kurdi Said saat dikonfirmasi Radar Madura mengakui bahwa elit PPP saat itu memang menerima memo dari Bupati Sampang tentang kewenangan untuk mendapatkan formulir C A-1, yang berisi rekapitulasi perolehan suara di tiap-tiap KPPS. ''Memo itu memang tanpa kop, tetapi ada stempel dan tanda tangan bupati Sampang. Jadi, walaupun tanpa kop surat, memo tersebut sah secara hukum. Sehingga, saat itu kami memang memutuskan untuk menyebarkannya kepada fungsionaris PPP di semua kecamatan untuk mendapatkan data perolehan suara di tiap-tiap KPPS," jelasnya. Namun, menurut Kurdi, ternyata kondisi yang ada di lapangan saat itu jauh berbeda. Sebab, tambahnya, camat maupun kades tidak mau memberikan formulir C A-1, karena ada instruksi dari atas. Maka, sejak itulah terjadi saling tarik-menarik kepentingan antara massa PPP dengan pihak kecamatan dan desa, yang akhirnya menyulut kerusuhan dimana-mana. Tetapi di sisi lain, Kurdi membantah adanya kuburan massal seperti yang dituduhkan oleh GP Ansor. Sebab, menurutnya, korban yang meninggal akibat kerusahan itu hanya satu orang saja, yaitu Moh. Ghofir. ''Sampai saat ini belum ada dari pihak keluarga korban yang dinyatakan hilang mengadu kepada DPC PPP Sampang. Sebab, seandainya memang ada, pasti banyak pihak yang mengadu kepada kami. Oleh karena itu, dapat disimpulkan tuduhan adanya kuburan massal sebagaimana disampaikan Dja'far, tidak benar dan mengada-ngada yang mengarah kepada fitnah,'' tegas Kurdi. (fiq/sor)