Isu Kuburan Masal, Konspirasi Politik Jatuhkan Fadhilah Puji: Ada Oknum Pengurun PPP yang Kena Suap Rp 60 Juta SAMPANG - Ketua LPML (Lembaga Pembangunan Masyarakat dan Lingkungan) Sampang Drs M Rasyad Manaf mengatakan, seiring dengan semakin dekatnya proses pemilihan bupati Sampang, pihaknya menilai ada konspirasi politik dari pihak-pihak tertentu yang ingin menjatuhkan H. Fadhilah Budiono. Hal itu kalau dibiarkan akan mencoreng proses pemilihan bupati Sampang secara fair, obyektif, dan demokratis. ''Malah saya melihat cara-cara mereka sudah terlalu jauh dengan ikut melibatkan media massa untuk mendukung kepentingan politiknya. Namun, kalau mereka bisa membuktikan semua pernyataan, terutama tentang kuburan masal, berarti tengara saya ini tidak benar. Tetapi kalau tidak, mereka harus mempertangungjawabkannya kepada publik," tegasnya. Menurut Rasyad, LPML mengimbau kepada semua pihak, khususnya kepada partai politik di Sampang agar bersaing dalam pemilihan bupati mendatang secara fair, obyektif, dan demokratis. Sebab, apabila cara-cara yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, ia khawatir akan berdampak negatif terhadap pendidikan politik kepada masyarakat. ''LPML sangat setuju, apabila GP Ansor ingin membuka kembali pelanggaran HAM saat terjadi peristiwa kerusuhan Pemilu 1997 lalu. Tetapi, saya berharap, jangan sampai hal itu semata-mata dijadikan alat untuk menjatuhkan cabup tertentu. Namun, harus dilandasi oleh tujuan menyuarakan prinsip-prinsip keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan,'' tambahnya. Sementara itu, Sekretaris TPF (Tim Pencari Fakta) kerusuhan Pemilu 1997 DPC GP Ansor Sampang Ir. Puji Raharjo saat dikonfirmasi Radar Madura, membantah sinyalemen adanya konspirasi politik untuk menjatuhkan H. Fadhilah Budiono. Menurut Puji, diangkatnya kembali kasus kerusuhan Pemilu 1997 tersebut, semata-mata ingin menegakkan supremasi HAM dan demokrasi di Sampang. ''Saya menilai pelanggaran HAM yang terjadi saat peristiwa kerusuhan Pemilu 1997 lalu, sepertinya sengaja ditutup-tutupi oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, GP Ansor berharap siapa pun yang terlibat melakukan pelanggaran HAM selama kerusuhan berlangsung, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu di hadapan hukum,'' tegasnya. Malah, tambahnya, saat itu, pada kesempatan dialog dengan AMPERA (Aksi Mahasiswa dan Pemuda Madura) di Gedung BPU Sampang, Bupati Sampang H. Fadhilah Budiono, mengakui bersalah dan akan bertanggung jawab terhadap penyelesaian kasus ini. ''Saat itu ada indikasi kuat telah terjadi penyuapan dari pihak-pihak tertentu kepada salah seorang oknum pengurus DPC PPP Sampang agar menutup kasus ini. Memang, tidak ada bukti hitam di atas putih. Tetapi, banyak yang mengetahui dan siap memberikan kesaksian kalau oknum tersebut telah menerima uang sebesar Rp 60 juta,'' tambahnya. (fiq)