Bupati Sampang Klarifikasi soal Penyelewengan Pangan Sampang - Surabaya Post Bupati Sampang, H Fadhilah Budiono, memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri setempat untuk dimintai keterangan seputar pelaksanaan beras rawan pangan dan pengungsi Sambas yang diduga ada penyelewengan. Pemanggilan Bupati yang akan mengakhiri masa jabatannya awal Agustus 2000 ini, Kamis (4/5), di kantor Kejari Sampang. Dia dimintai keterangan selama 4 jam dengan 50 butir pertanyaan dari tim Kejaksaan. Seperti pernah diberitakan, Tim Kejari Sampang minta keterangan pejabat Pemda Sampang, Sub-Dolog Madura, staf gudang Dolog Sampang, dan seorang pengusaha beras. Selain pejabat ini, Bupati Fadhilah menyusul untuk dipanggil. Tim Kejaksaan dipimpin langsung Kajari, HR Achmad Subroto SH, dibantu Kasi Pidsus, Kasi Intel, Kasi Pidum, untuk memintai keterangan Bupati. Kapasitasnya bukan sebagai saksi atau tersangka, hanya klarifikasi. "Undangan pada Bupati untuk konfirmasi hasil pengumpulan data yang dilakukan Kejaksaan atas dugaan penyelewenngan beras rawan pangan di Sampang," katanya pada wartawan. Kejaksaan masih perlu mengembangkan hasilnya selama ini. Makanya tak menutup kemungkinan akan dipanggil para pejabat untuk dimintai keterangan. Dari hasil pengumpulan data selama ini, belum bisa disimpulkan. Masalah ini masih akan ditindaklanjuti ke Kejati dari hasil yang diperoleh. Karena pada prinsipnya proses yang dilakukan selama ini tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Bupati Fadhilah Budiono ditemui terpisah membenarkan ada 50 pertanyaan yang diajukan kepadanya untuk klarifikasi soal bantuan beras rawan pangan dan pengungsi Sambas di Sampang. "Seperti yang pernah saya sampaikan pada Anda, terutama soal bedanya pendistribusian beras OPK dengan rawan pangan," katanya. Dia akan bertanggung jawab terhadap semua kebijakan pelaksanaan bantuan beras rawan pangan di Sampang. Sedang para pejabat yang telah dimintai keterangan beberapa waktu lalu, hanya tenaga operasional di lapangan bukan pengambil kebijakan. (kas)