Sebelas Desa Belum Teraliri Listrik SAMPANG - Komisi D DPRD Sampang mendesak kepada PLN agar segera memprioritaskan penyambungan baru aliran listrik di daerah-daerah yang selama ini belum pernah menikmati aliran listrik sama sekali. Mengingat, sampai saat ini masih ada sekitar 11 desa yang ada di Kabupaten Sampang diketahui masih belum menikmati aliran listrik PLN. Hal ini terungkap dalam acara rapat kerja Komisi D dengan Kepala Ranting PLN Sampang, kemarin.Ketua Komisi D DPRD Sampang H Abd Wadud Luthfi kepada Radar Madura mengatakan, kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan listrik PLN masih cukup besar. Mengingat, listrik merupakan satu-satunya kebutuhan vital bagi masyarakat desa dalam menjalankan aktivitas dan produktivitasnya sehari-hari. Menurut Wadud, ada beberapa desa yang selama dua tahun terakhir ini sudah dipasang tiang listrik PLN. Tetapi, sampai saat ini masih belum terpasang jaringannya. Sehingga, hampir semua masyarakat di desa tersebut menunggu dalam ketidakpastian. Seperti Desa Gunungeleh, Desa Kramat, Desa Banjar Sokah, dan Desa Nyeloh Kecamatan Kedungdung, serta sebagian Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang. "Saya menghimbau kepada PLN agar segera merealisasikan proyek tersebut. Sebab, masyarakat di desa ini sudah lama ingin menikmati aliran listrik PLN. Sebab, bila proyek ini tidak diprioritaskan, saya khawatir masyarakat akan kecewa," imbaunya. Hal yang sama juga disampaikan oleh salah seorang anggota Komisi D Drs Kurdi Said. Ditegaskan, akibat lamanya penyambungan jaringan listrik baru oleh PLN, menyebabkan koordinator dan instalatir di beberapa desa berinisiatif sendiri melakukan penyambungan jaringan listrik. Akibatnya, biaya pemasangan yang jumlahnya cukup besar terpaksa dibebankan kepada masyarakat. "Kalau seperti ini yang dirugikan kan masyarakat. Apalagi informasinya, jaringan listrik yang dipasang sendiri seperti ini sering mengalami gangguan. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada PLN agar masalah-masalah seperti ini segera diperhatikan. Jangan sampai masyarakat dirugikan untuk kedua kalinya," imbaunya. Menurutnya, walaupun hal tersebut dibenarkan dan ada aturannya melalui program PB natura (swa kelola, Red), tetapi PLN tidak boleh lepas tangan begitu saja. Sebab, masalah ini berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Sementara itu Kepala Ranting PLN Sampang Drs H Habibullah saat dikonfirmasi Radar Madura mengakui hal tersebut. Menurutnya, pemasangan jaringan baru listrik oleh PLN terbentuk dengan keadaan dana yang dimiliki oleh PLN. "Setiap tahun, kita selalu mengajukan pemasangan jaringan baru. Tetapi, sekali lagi hal tersebut tergantung kepada keadaan keuangan PLN. Untuk tahun 1999 lalu, ada dua desa yang mendapatkan bantuan proyek ini. Mudah-mudahan untuk tahun ini, desa yang mendapatkan bantuan lebih banyak lagi," jelasnya. (fiq)