LSM Akan Awasi Proyek Penghijauan Rp 832,8 Juta Maryoso: Untuk Mengoptimalkan Pengawasan Dilapangan SAMPANG - Proyek penghijauan untuk tahun anggaran 1999/2000 di Kabupaten Sampang, yang kucuran dananya sebesar Rp 832, 8 juta akan mendapatkan pengawasan langsung dari beberapa LSM pendamping. Diikutsertakannya LSM-LSM ini, menurut Kepala Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah (DPKT) Sampang Ir. Maryoso, bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan proyek di lapangan.Menurut Maryoso, dari keseluruhan dana sebesar Rp 832,8 juta tersebut, Rp 549 juta diantaranya langsung dicairkan kepada rekening KT (Kelompok Tani) masing-masing. Sedangkan sisanya sebesar Rp 283 juta digunakan untuk biaya umum. ''Besar kecilnya dana yang akan diterima oleh masing-masing kelompok tani bervariatif, tergantung kegiatan programnya. Semakin banyak program yang akan dilakukan, semakin besar pula dana yang akan mereka terima. Dan begitu pula, sebaliknya," jelasnya. Beberapa program yang rencananya akan dilakukan, di antaranya adalah rehab terasiring, pembuatan dan pemeliharaan unit percontohan sumber alam, pembuatan hutan rakyat dan kebun bibit desa. Sedangkan, jenis tanaman yang akan ditanam adalah pohon mahoni, jati emas dan akasia. ''Tujuan diikutsertakannya kelompok tani menangani proyek ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat desa, khususnya para petani, agar ikut memelihara dan menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di desanya. Oleh karena itu, untuk pemeliharaan proyek ini selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada kelompok tani yang bersangkutan," tambahnya. Sementara itu, Sekretaris Komisi B DPRD Sampang, Ir Puji Raharjo, saat dikonfirmasi Radar Madura mengatakan, komisi B sudah meninjau ke lapangan. Menurutnya, dana proyek tersebut diberikan kepada 27 kelompok tani secara variatif. Rencananya, proyek penghijuan itu dibagi menjadi 29 kegiatan. Menyinggung tentang efektif tidaknya dana seperti itu diberikan kepada petani, Puji menilai tergantung pada komitmen semua pihak. "Petani harus sungguh-sungguh melakukan penghijauan dan sekaligus melakukan perawatannya, sementara dari instansi pemerintah dan LSM pendamping harus senantiasa melakukan pengawasan. Dengan begitu, tujuan penggunaan dana proyek dapat tercapai," imbuhnya. (fiq/sor)