Proyek Nasional Waduk Nipah Dilanjutkan SAMPANG - Meski proyek nasional Waduk Nipah sempat mengalami kemandekan untuk beberapa saat lamanya, akhirnya mulai tahun ini pengerjaannya akan diteruskan kembali. Menurut Pimpro Waduk Nipah dari Tingkat I Jatim A. Budi Susilo, proyek tersebut dari sisi perencanaan sudah cukup matang, namun dalam tingkat realisasi yang masih menjadi hambatan adalah mengenai proses pembebasan tanah. Hal itu disampaikannya dalam acara hearing antara Komisi A DPRD Sampang dengan Pimpro Waduk Nipah di ruang komisi kemarin. Budi Susilo yang didampingi pimpro bagian Madura Warmudji mengatakan, proses pembebasan tanah tidak bisa dilakukan sekaligus. Pasalnya, pengajuan dana ke Jakarta didasarkan atas seberapa besar pembebasan tanah yang ada. "Karena proyek ini sejak awal sudah bermasalah, maka kami berusaha merubah pola pendekatan, sehingga dalam proses pembebasan tanah nantinya tidak menemui hambatan. Bahkan, sekarang telah terbentuk forum komunikasi untuk menjembatani antara kepentingan masyarakat dengan pelaksana proyek di lapangan," ujarnya. Budi menegaskan, bahwa proyek waduk tersebut bertujuan untuk meningkatkan taraf produksi pertanian masyarakat. Terutama, kata dia, dalam peningkatan produksi beras di Kabupaten Sampang. "Jadi, tidak benar kalau ada isu yang mengatakan proyek ini akan diperuntukkan sebagai tempat rekreasi. Karena bergulirnya isu tidak bertanggung jawab tersebut beberapa kelompok masyarakat sempat antipati terhadap proyek ini. Tetapi, alhamdulillah setelah kami jelaskan bahwa waduk ini memang murni untuk irigasi pertanian, baru kemudian banyak yang mulai paham. Nah, perkara nantinya waduk tersebut akan dijadikan tempat rekreasi ataukah tidak terserah masyarakat disana," jelasnya. Dia menambahkan, pihaknya optimis proyek tersebut akan berjalan sesuai dengan rencana. Dalam perkembangan terakhir, lanjutnya, masyarakat mulai merasakan manfaat adanya waduk tersebut. Dijelaskannya, saat ini dari genangan air yang ada, mampu menyuplai air sampai sejauh 750 meter lebih. Apalagi, tambahnya, bila keseluruhan area yang akan dipergunakan waduk rampung lebih banyak lagi lahan atau tempat yang bisa diairi. "Rencana area secara keseluruhan sekitar 1150 hektar. Saat ini baru sebagian yang terselesaikan yaitu sekitar 225 hektar saja. Jadi, tinggal 925 hektar lagi," ungkapnya. Sementara itu, salah seorang anggota Komisi A DPRD Sampang KH Hasan Abrori, MA mengusulkan, dalam kelanjutan proses pembebasan tanah hendaknya pelaksana proyek menetapkan harga standar. Menurutnya, selama ini dari beberapa kasus pembebasan tanah seperti proyek sejenis, acapkali tidak ada harga standar. Akibatnya, kata Hasan, membuka peluang terjadinya praktik percaloan tanah. "Para calo tanah ini biasanya memanfaatkan kelemahan masyarakat untuk mendapat keuntungan pribadi," katanya. Dia menyarankan, agar dalam proses pembebasan tanah tidak begitu banyak mengalami hambatan, sudah sewajarnya dibentuk tim pembebasan tanah yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. "Belajar dari tragedi Nipah beberapa waktu lalu, maka perlu ada apresiasi baru sehingga dapat meyakinkan masyarakat bahwa memang proyek ini diproyeksikan meningkatkan kesejahteraannya," imbuhnya. (sor)