Pembebasan Tanah Waduk Nipah, Diserbu Calo Sampang - Surabaya Post DPRD Sampang mengimbau tim pelaksana rencana pembangunan Waduk Nipah, Kec. Banyuates, agar menetapkan harga tanah yang standar. Karena diduga banyak calo berkeliaran di sekitar lokasi waduk mempengaruhi pemilik tanah. "Selama ini harga tanah yang dibebaskan untuk rencana Waduk Nipah, tidak ada standarnya. Ini membuka peluang para calo tanah mempermainkan harga untuk kepentingan pribadi, sehingga ujung-ujungnya yang dirugikan masyarakat pemilik tanah,"kata Ketua Komisi A DPRD Sampang, KH Hasan Abrori, MA. Penegasan itu disampaikan anggota DPRD Sampang saat melakukan dengar pendapat dengan pimpro pembangunan Waduk Nipah dari Tk. I Jatim, A. Budi Susilo dan pimpro di Madura, Warmudji, Selasa (21/3) siang. Dugaan adanya calo yang mulai menyerbu kawasan pembebasan lahan Waduk Nipah, kata Hasan akan mempersulit tim pelaksana proyek untuk membebaskan tanah yang akan ditempati lokasi waduk. Karena harga tanah di tempat yang satu dengan tempat lainnya berbeda, bisa mungkin membubung tinggi. "Makanya agar tidak mengalami hambatan dalam pembebasan tanah selain menetapkan harga tanah secara transparan itu, perlu dibentuk tim yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sekitarnya dan Sampang," imbau Hasan. Sementara Budi Susilo mengatakan kendala yang dihadapi saat ini untuk merealisasikan pembebasan tanah Waduk Nipah yang belum selesai. Dari rencana sekitar 1.150 ha lahan yang diperlukan secara keseluruhan, baru dibebaskan 225 ha. Berarti sisanya masih lebih banyak, seluas 925 ha. "Memang untuk membebaskan tanah lokasi Waduk Nipah tidak bisa sekaligus, perlu tahapan. Masalahnya juga tergantung dana yang diajukan ke pusat, menunggu realisasi berapa luas areal yang bisa dibebaskan," katanya. Dia menyadari kendala yang dihadapi untuk pembebasan tanah, tidak terlepas dari kasus yang telah terjadi. Makanya agar tidak menemui hambatan tim pembebasan tanah mengubah pola untuk pendekatan pada pemilik tanah. "Sekarang telah terbentuk forum komunikasi yang menjembatani masyarakat selaku pemilik tanah dan pelaksana proyek di lapangan," ujar Budi. Dikatakan sebelum membebaskan tanah, pola yang dilakukan katanya dengan sosialisasi terlebih dulu pada masyarakat dengan melibatkan tokoh setempat. Maksudnya untuk memberikan pengertian pada masyarakat proyek ini untuk kepentingan masyarakat secara luas. Tim juga menjelaskan pada masyarakat tentang isu dibangunnya tempat rekreasi di sekitar waduk Nipah. "Kami katakan proyek ini pada pokoknya untuk irigasi lahan pertanian masyarakat. Kalau selama ini tadah hujan, dengan waduk masyarakat tidak susah air di musim kemarau. Sehingga produksi pertanian masyarakat akan meningkat," jelasnya. (kas)