Buntut Tuntutan Mundur Anggota Dewan PKB Asal Arjasa DPAC PKB Arjasa Lakukan Tuntutan Balik SUMENEP - Berkenaan dengan adanya unjuk rasa warga Desa Arjasa Kepulauan Kangean, yang menuntut anggota DPRD Sumenep asal Arjasa Kangean, Drs Moh. Hanafi, agar mengundurkan diri dari jabatannya berbuntut panjang. Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) PKB Kecamatan kini balik melakukan tuntutan terhadap pengerahan massa yang mengatas-namakan PKB dan telah mencemarkan nama baik Ketua PAC Arjasa yang anggota dewan itu. Surat resmi yang disampaikan oleh PAC Arjasa yang kemarin di sampaikan langsung kepada Polres Sumenep itu membenarkan bahwa pada hari Minggu telah terjadi tindak kekerasan dan provokasi massa yang mengatasnamakan warga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengadakan orasi di halaman kantor kecamatan Arjasa, Koramil, dan Mapolsek. Bahkan mereka juga telah melakukan orasi di depan kantor PAC PKB Arjasa, yakni kediaman H. Habib Salim Al-Hinduan. ''Dalam orasi tersebut mereka menghujat dan meneriaki maling serta menuntut agar saudara Hanafi Ahmad (ketua PAC PKB Arjasa dan naggota DPRD Sumenep, Red) agar diturunkan dari jabatannya. Mrereka juga menuduh Hanafi maling, penuh dengan KKN dan penghambat program pemerintah untuk kemajuan Kangean,'' ujar Ketua Dewan Tanfidzi PKB, Drs Syamsul Bahar dalam rilisnya. Berkenaan dengan hal tersebut, PAC PKB Kecamatan Arjasa menuntut agar mereka yang terlibat dalam aksi tersebut diproses secara hukum dan ditindak dengan tegas demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia khususnya Kabupaten Sumenep. ''Meraka telah menyelewengkan hak dengan mengatasnamakan warga PKB, padahal kamilah yang berhak secara konstitusi dan kami tahu merekalah perongrong PKB pada pemilu yang baru lalu,'' lanjutnya. Selain itu, menurutnya, para pengunjuk rasa itu juga telah memprovokasi massa, sehingga perbuatan mereka meresahkan masyarakat dan hampir menyebabkan pertumpahan darah antar warga. ''Mereka telah menghina, menghujat pemimpin kami dan itu adalah sebuah pelecehan hak dan profesi serta penghinaan terhadap PKB secara keseluiruhan,'' tandasnya. Dalam surat laporan tersebut di jelaskan pula bahwa dalam aksi Minggu kemarin, itu juga dinilai ada indikasi pejabat muspika Kecamatan Arjasa terlibat dengan membiarkan aksi tersebut meluas dan terjadi begitu saja. ''Saya nilai dalam aksi itu ada indikasi keterlibatan oknum muspika. Sebab mereka membiarkan aksi itu meluas tanpa adanya usaha untuk melokalisasi dan meminimalisir aksi sepihak dan tidak bertanggungjawab,'' imbuhnya. Dalam laporan resmi yang disampaikan juga kepada ketua DPRD Sumenep, Bupati Sumenep, FKB, dan muspika setempat. Juga menyebutkan ada sekitar 21 orang yang dituduih telah memprovokasi massa tersebut. Diantaranya ada nama Musyaffak, Drs Abd. Wafi dan Abd Salam yang diketahui sebagai orator dalam aksi itu. Sebagaimana dilansir harian ini, ratusan massa yang melakukan unjuk rasa itu menilai bahwa anggota DPRD itu telah melakukan pengalihan proyek Sumur Bor P2AT yang direncanakan akan dibangun di Arjasa ternyata dipindahkan ke Desa Duko dan Kalinganyar. Walaupun penenutuan lokasi itu telah ditentukan oleh pihak PU Pengaiaran Kab. Sumenep seuai dengan surat edarannya yang ditujukan pada Camat Arjasa tertanggal 15 juli 2000. Nomor ; 616/237/444.104/2000. Dengan adanya surat edaran tersebut maka disinyalir bahwa peralihan dari Desa Arjasa ke Desa Duko atas ulah dari anggota DPRD perwakilan Kangean yaitu Hanafi Ahmad. Sehingga akhirnya massa yang dikoordinatori oleh Musaffak itu turun jalan dan menaruh mosi tidak percaya terhadap anggota dewan tersebut. Mereka meluncurkan 8 tuntutan, antara lain: 'Turunkan Hanafi dari anggota DPRD Sumenep, Hanafi adalah provokator tukang fitnah dan memecahkan persatuan umat Kangean'.(rif)