Kontras Bantah Buka Cabang di Madura SUMENEP - Komisi orang-orang hilang dan korban tindak kekerasan (Kontras) Madura yang telah banyak melakukan aktivitas sosialnya, kini keberadaanya ditolak oleh Badan Pekerja Kontras di Jakarta. Melalui surat resminya yang disampaikan langsung kepada redaksi Radar Madura, disebutkan bahwa sampai saat ini Kontras di Jakarta tidak pernah membuka kantor cabang di Madura. Surat yang ditanda tangani oleh Koordinator Divisi Legal Badan Pekerja Kontras, Ori Rahman, S.H. menyebutkan bahwa segala tindakan dan aktivitas yang mengatas namakan KONTRAS Madura di luar tanggung jawabnya. Dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan KONTRAS di Jakarta. Dengan demikian, pihaknya meminta kepada pihak-pihak yang telah menggunakan nama KONTRAS untuk segera menghentikan segala aktivitasnya. Sementara itu Koordintor KONTRAS Madura di Sumenep Tadjul Arifin R., kepada Radar Madura mengungkapkan bahwa apa yang disampaikan itu benar adanya. Karena saat ini Kontras Madura telah berganti dengan Komisi Perlindungan untuk Korban Tindak Kekerasan (Konteks) yang salah satu dewan penasehatnya adalah Munir, S.H., Koordonator Kontras di Jakarta. ''Semula kami memang sudah dikenal Kontrasnya. Hal ini karena SK yang pertama yang ditanda tangani langsung oleh Bapak Munir, S.H., kami diberi hak untuk membentuk kontras di Madura. Hal itu dibuktikan dengan surat balasan dari Kontras pusat Nomor : 124/SK-Kontras/VII/1999, tanggal 26 Juli 1999. Bersama profile kontras yang ditanda tangani langsung oleh Munir,'' papar Tadjul. Berdasarkan surat itu, menurut Tadjul, sejumlah aktifis HAM di Sumenep akhirnya membentuk Kontras Madura dan yang terpilih sebagai koordinator adalah Tadjul Arifin R. Dan sejak itu pulalah kontras itu dideklarasikan dan langsung melakukan bakti sosial dengan memperjuangkan hak-hak azasi manusia di Madura, khususnya di Kabupaten Sumenep. ''Secara periodek kami melakukan hubungan baik melalui surat ataupun via telepon dengan Bapak Munir, S.H. Termasuk ketika kami akan mengadakan pelatihan tentang kode etik relawan dan sosialisasi program kerja, kami sempat secara langsung meminta bantuan dana kepada KONTRAS di Jakarta. Kalau nggak percaya, ini suratnya,'' katanya, sambil meberitahukan surat balasan dari Kontras Pusat kepada Kontras Madura kepada wartawan. Sementara itu Koordinator Divisi Legal Kontras/Konteks Madura, Azam Khan, S.H., mengaku dirinya sering bertemu dan bertatap langsung dengan aktifis Kontras di Jakarta. ''Memang teman-teman di Jakarta sering bertanya bagaimana aktifitas kami di Madura, dan tidak pernah ada konflik antara kami dengan mereka. Nah, baru kemudian, atas rembukan kami dengan pengurus teras Kontras di Jakarta timbul keinginan untuk merobah nama Kontras Madura,'' ujar Azam yang juga salah seorang Pengaraca yang pernah praktek di Jakarta ini. ''Akhirnya setelah diadakan pertemuan di ruangan Adam Malik, Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di jalan Diponegoro 74 Jakarta. Akhirnya pengurus Kontras diantaranya Munir, S.H., Ori Rahman, S.H., dan Y. Tomi Aryanto dan dari kami yaitu Tadjul Arifin R. dan Imam Mas'ud, S.H. sepakat untuk merobah Kontras Madura menjadi Konteks. Sedangkan hubungan dan jaringan kerja untuk membela hak azasi manusia tetap kami lakukan,'' papar Azam. Berkenaan dengan hal ini Tadjul Arifin R., Azam Khan, S.H., Imam Masud, S.H., dan A. Novel, S.H., selaku pengurus inti Konteks Madura akan melakukan hearing dengan Dewan Penasehat Konteks yakni Munir, S.H., Koordinator Kontras di Jakarta. Dan sekaligus untuk menentukan apakah jaringan kerja yang selama ini terjalin baik dengan Kontras Jakarta akan dilanjutkan atau tidak, dan mandiri sebagai lembaga HAM yang sejenis. (rif)