Jual Beli Penempatan, Calon Pegawai Negeri Sipil PGSD Beri Uang Pelicin SUMENEP - Polemik menyangkut Surat Keputusan pengangkatan dan penempatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil D2 PGSD di Kabupaten Sumenep berbuntut panjang. Pasalnya, sebanyak 32 orang CPNS PGSD yang kini sedang mengikuti pembekalan selama dua hari sejak kemarin di ruang pertemuan K Hajar Dewantara di Kantor P dan K Sumenep, mulai "bernyanyi" kalau telah memberikan sejumlah uang pelicin. Menurut Ketua Komisi E DPRD Sumenep KH Unais Ali Hisyam, ketika diminta keterangannya oleh radar madura diruang komisi E kemarin (23/5) menjelaskan bahwa, pihaknya sudah minta penjelasan dari beberapa CPNS PGSD dibalik pemberian uang pelicin itu. Diperoleh keterangan, bahwa uang pelicin tersebut terindikasi kuat sebagai jual beli dalam penempatan CPNS PGSD. ''Setelah kami mempelajari dari beberapa keterangan, pemberian uang pelicin dari para CPNS PGSD, disinyalir kuat sebagai indikasi adanya jual beli dalam penempatan CPNS PGSD,'' tandasnya dengan nada prihatin. Sementara nilai uang yang diberikan berkisar antara satu juta sampai dua juta rupiah. Kabar adanya pemberian uang pelicin dari para CPNS PGSD kepada oknum aparat, menurut KH Muhsin Amir, sudah diserahkan kepada komisinya sebelum turun SK pengangkatan dan penempatan. ''Kalau diekspose sebelum SK pengangkatan dan penempatannya turun, mereka khawatir kalau kepegawaiannya dihambat,'' tandasnya sambil menunjukkan daftar nama-nama CPNS PGSD yang memberikan uang pelicin. Uniknya lagi, menurut penuturan CPNS PGSD seperti yang diklarifikasi para anggota Komisi E mengatakan, bahwa pemberian uang pelicin semacam itu merupakan tradisi. ''Meski ada yang menyesal. Mereka bilang, kalau perbuatannya dalam memberikan uang pelicin itu sebagai tradisi sebagaimana tahun-tahun kemarin,'' sabung sekretaris komisi E. Dari komisi E diperoleh data, daftar nama-nama oknum aparat yang disinyalir kuat terindikasi menerima uang pelicin. Diantaranya Moh. Said kepala Cabang P dan K Kangean, Moh. Hosen, salah seorang pegawai Depdiknas Arjasa. Sedangkan untuk Tk I dikoordinasi Syamsul Bahri salah seorang CPNS PGSD dan uang itu diserahkan kepada Amin. ''Sedangkan Amin, kami belum tahu statusnya,'' kata Muchsin Sementara itu, ketika komisi E melakukan hearing dengan Kadinas P dan K Sumenep Rr Soelastri, kemarin (23/5), sempat menyinggung adanya indikasi jual beli penempatan dengan memberikan uang pelicin. Namun, dengan tegas Kadinas P dan K Sumenep mengatakan tidak ada. ''Tuntutan CPNS PGSD agar persoalan ini secepatnya diusut. Bahkan, Kadinas P dan K bersama komisi E sudah sama-sama menyatakan siap membongkar persoalan ini,'' tambah KH Unais tegas. (sul)