Kongkalikong Dibalik Persoalan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Sumenep SUMENEP - Penurunan Surat Keputusan pengangkatan dan penempatan para lulusan PGSD yang dijanjikan akan turun dua hari ini ternyata tidak terealisasi dan hanya alasan untuk mengulur-ulur waktu saja. Sehingga menggugak Komisi E DPRD Sumenep memanggil kembali Kepala Dinas P & K serta Kabag Kepegawaian Pemda Sumenep, kemarin (11/5). Hasil dengar pendapat anggota Komisi E dengan pihak dinas P & K dan instansi terkait itu, ternyata semakin menimbulkan tanda tanya anggota dewan. Bahkan secara terbuka salah seorang anggota komisi E menengarai keterlambatan SK itu karena adanya kongkalikong dibalik itu dan bila itu terjadi maka akan rentan terjadi jual beli penempatan. M. Hafidz Syukri adalah salah seorang anggota komisi E yang merasa prihatin sekali dengan penurunan SK itu yang masih belum ada wujudnya. Sehingga sampai sekarang menurutnya nasib para guruu-guru itu masih terkatung-katung. ''Bayangkan saja, mereka itu semua kan tidak semuanya berasal dari Sumenep, sehingga mereka banyak yang terpaksa pulang lagi ke asalnya karena kehabisan bekal selama menantikan SK-nya itu turun,'' para Hafidz, penu keheranan. Hal senada juga diungkapkan M. Sami'odin, bahwa ada sebagain dari para mereka itu yang telah mengaku bahwa soal penempatan itu telah terjadi tindakan kolusi oleh salah seorang pejabat di dinas tersebut. Namun pihaknya masih akan menelusuri hingga menunjukkan fakta yang sebenarnya. ''Jika kemudian terbukti, maka anggota komisi E DPRD Sumenep akan merekomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan kepada oknum tersebut dan akan menyerahkannya ke pangadilan,'' tandasnya, kesal. Sementara itu H Moh. Saleh Kabag UP Setwilda Sumenep, ketika dicegat Radar Madura seusai hearing dengan Komisi E DPRD mengatakan bahwa proses penurunan SK pengangkatan dan penempatan para lulusan PGSD itu sudah mencapai 80 %. ''Jadi jika ada salah seorang pegawai dinas yang mengatakan akan turun dalam dua hari yang lalu itu tidak benar dan mengada-ada,'' katanya. Menyangkut keterlambatan itu, menurutnya adalah karena adanya beberapa kesalahan yang ketidak lengkapan persyarakatan, sehingga akhirnya dikembalikan ke kanwil Jawa Timur. Terutama bagi calon guru wanita, sesuai dengan kebijaksanaan akan ditempatkan di pinggiran kota setempat. Menyinggung soal ditengarainya ada kolusi pada proses pengangkatan guru-guru SD ini, Saleh dengan tegas menyanggahnya. Bahkan secara tegas dia rela menjamin dirinya jika sampai terhadi tindak kolusi yang dilakukan oleh oknum pejabat itu. ''Tidak benar telah terjadi begitu, karena kita tahu bahwa proses penempatan itu ada tim yang terdiri dari Sekwilda, Itwilkab, Asisten III, Sospol, Dinas P & K, dan Kabag UP. Jika ada diantara ini maka kami akan mengusut dan akan diproses melalui itwilkab,'' ujarnya. Berkenaan dengan proses orientasi yang dipermasalahkan oleh sebagian CPNS, pihaknya mengaku akan tetap berupaya untuk melaksanakan. Sebab daerah Sumenep khusunya di 76 kepualauan mempunyai karakteristik yang berbeda. Sehingga masih sangat dirasa perlu bila hal itu dilakukan. ''Mereka tidak perlu khawatir bahwa akan diminta dana lagi, atau akan ada pemotongan gaji untuk pelaksanaan tersebut. Sebab semua biaya pelaksanaan orientasi itu sepenuhnya berasal dari anggaran pemerintah daerah Sumenep,'' imbuhnya. (rif)