Hari Ini Pemilihan Bupati Sumenep Terancam Batal SUMENEP - Ratusan massa yang mengatas-namakan elemen masyarakat Sumenep Selasa (2/5) kemarin sekitar pukul 10.30 WIB mendatangi kantor DPRD menuntut proses pemilihan bupati periode 2000 - 2005, Rabu 3 Mei (hari ini) segera dibatalkan. Mereka menilai dasar mekanisme proses pengajuan nama-nama bakal calon bupati dan figur calon bupati yang ada tidak memenuhi kriteria masyarakat Sumenep. Massa ditemui Ketua DPRD Sumenep, Drs KH Busyro Karim, serta pimpinan fraksi-fraksi. Syarif M., salah satu juru bicara massa, mengatakan, proses pengajuan nama-nama bacabup dan wacabup tidak melalui mekanisme dan prosedur aspiratif dari bawah. Dia mencontohkan calon bupati dari FTNI/Polri H. Soekarno Marsaid dinilai kepemimpinan yang sarat KKN, tapi bisa lolos sebagai calon bupati. Selain itu, Syarif juga mengkritisi cabup dari F-Gabungan, H. Abd Said, yang menjadi dedengkot rezim orde baru. "Saya nilai cabup dari FKB juga tidak memiliki kemampuan manajemen pemerintahan dan kepemimpinan," tandasnya. Setelah beberapa alasan disampaikan suara massa akhirnya menyodorkan nama Drs RB H. Hasbullah (mantan Sekwilda Sumenep) yang gagal dicalonkan dari FKB sebagai cabup. Mereka menjelaskan bahwa yang banyak membantu membesarkan PKB Sumenep tapi tidak dimasukkan dalam bursa calon bupati FKB. Menanggapi tuntutan penundaan pemilihan bupati, Ketua DPRD Sumenep, KH Busyro Karim, menjelaskan bahwa proses pilbup telah melalui mekanisme prosedural yang dilakukan oleh tim panitia pemilihan bupati dewan. Sedangkan calon bupati yang dimunculkan FKB, kata Busyro, melalui mekanisme tim FKB dalam penjaringan. "Mengenai calon bupati dari FKB saya tidak tahu menahu. Karena diserahkan kepada tim khusus untuk menjaring cabup FKB. Kebetulan dari hasil istikharah yang muncul adalah KH Ramdhan Siradj sebagai calon bupati dari FKB," ujarnya. Sementara itu, salah seorang tokoh aktivis LSM Komite Pemberdayaan Masyarakat (KPM), Alfaluddin Bakri Anshori, menilai bahwa, kedatangan ratusan massa ke DPRD itu memiliki dampak politis sangat besar dalam proses pemilihan bupati hari ini. Dikatakannya, kedatangan massa yang mempertanyakan bursa cabup dari FKB dan tuntutan agar pemilihan bupati Sumenep ditunda bisa jadi akan menggoyang kekuatan cabup tertentu. "Saya justru curiga, mengapa tidak jauh-jauh hari mereka datang ke dewan kalau ingin mempertanyakan soal mekanisme. Besok pagi (hari ini, red) kan sudah pemilihan bupati,'' ujarnya. Bakri juga merasa heran kepada teman-teman aktivis LSM lainnya yang kebetulan aktif di FLP ikut dalam dukung mendukung figur calon bupati dan calon wakil bupati. ''Apa karena jago mereka tidak lolos?'' tanyanya dengan nada heran. Sementara itu, dalam siaran persnya, Ikatan Mahasiswa Sumenep (IKMAS) di Surabaya juga memberikan delapan butir rekomendasi yang perlu dilakukan DPRD Sumenep dalam proses pemilihan bupati yang akan berlangsung hari ini. Salah satu butir rekomendasi itu, Ikmas menolak tegas terhadap calon bupati yang melakukan pengerahan massa ke dewan. ''Ini akan menimbulkan suasana panas, sekaligus kemungkinan terjadinya pertikaian antara massa pendukung dari kandidat tersebut,'' ujar M. Khalqi Kr salah seorang tokoh Ikmas. Ditambahkan bahwa, proses pemilihan bupati harus sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang, sehingga memiliki legitimasi kuat dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. (sul/ham/rif)