Seratus Calon Guru Tuntut Petikan Surat Keputusan Sumenep, Surya Sekitar seratus calon guru asal Sumenep dan Pulau Kangean - lulusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) tahun 1997 IKIP Malang dan IKIP Surabaya - unjuk rasa ke DPRD Sumenep, Jatim, Selasa (25/4). Mereka minta agar DPRD mendesak Pemda Sumenep menyerahkan petikan surat keputusan (SK) pengangkatan dan penempatan mereka. Sebab petikan SK yang dibuat Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) untuk calon guru PGSD sudah turun ke seluruh Pemda Tingkat II di Jatim, termasuk Sumenep. Namun hingga kini petikan SK tidak diberikan kepada calon guru, sehingga calon guru belum bisa mengajar. Menurutnya, pada 12 April 2000, mereka dipanggil ke alma maternya masing-masing di Malang dan Surabaya menghadap kepala program bagian proyek PGSD untuk menerima penjelasan mengenai statusnya. Bahkan sesuai penjelasan itu dalam seminggu lagi sudah bisa mengajar di daerah masing-masing. Para guru itu mengaku sudah menanyakan ke Dinas P dan K Sumenep. Jawabnya, masih diadakan orientasi dan menunggu selesainya proses pemilihan bupati. "Kapan kami bisa mengajar, belum ada kepastian. Kami harap dewan membantu kami. Sebab teman kami di kabupaten lain semuanya sudah mengajar. Kenapa kami disini belum?" ujar Usman, salah satu calon guru. Dengan orientasi itu, ada dugaan ada permainan untuk penempatan guru dengan membayar sejumlah uang kepada oknum pejabat. "Kalau kami masih belum mengajar, berarti uang rapelan kami hilang. Seharusnya, kami terima 5 bulan rapelan gaji, bisa jadi hanya terima rapelan 2 bulan," tambah yang lain. Sementara Ketua Komisi E DPRD Sumenep, KH Unaif Ali Hisam, yang menemui mereka, berjanji akan mengusahakan untuk mencari kejelasan. Rencananya Rabu (26/4) akan memanggil Kepala Dinas P dan K Sumenep. Beberapa hari lalu, Kepala Dinas P dan K Sumenep, R. Soelastri, yang ditemui Surya mengaku, petikan SK untuk calon guru PGSD itu sudah datang, namun masih di tangan bupati. "Untuk jelasnya, silakan saja ke bupati," ujarnya. (sin)