Cabup dan Wacabup Diminta Umumkan Kekayaannya Jika Tidak Mau Diaudit, Pencalonannya Digugurkan Saja Sumenep, Radar.- Semakin dekatnya penjaringan calon Bupati Sumenep periode 2000-2005 terus mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan. Mereka minta agar para calon bupati dan wakil calon bupati periode mendatang mengumumkan kekayaannya. Hal itu bertujuan agar harapan pemerintahan di Sumenep bersih dan bebas dari praktik KKN nantinya akan terwujud. Ach. Danial dari Forum Lintas Kota (FOLTAK) misalnya, mengharapkan agar para cabup serta wacabup periode 2000-2005 yang akan datang sudah harus mengumumkan daftar kekayaannya. ''Foltak mengharapkan transparansi soal daftar kekayaan sudah harus dimulai dari calon bupati dan wakil bupati, sedangkan pejabat lainnya menyusul,'' ujar Danial penuh semangat. Menurutnya, kalau nantinya cabup dan wacabup tidak mengumumkan daftar kekayaannya, lebih baik digugurkan saja dalam pencalonan. ''Kalau misalnya nanti di tengah perjalanan terbukti cabup tersebut melakukan KKN, DPRD langsung memanggil dan melakukan mosi tak percaya,'' ujarnya. ''Saya kira, hal itu akan membantu kepercayaan masyarakat terhadap dewan,'' tambahnya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Rauq Faiq Jakfar, sekretaris Komisi D DPRD II Sumenep. Dia setuju dengan ide pengumuman kekayaan cabup dan cawabup itu, karena hal itu memang seharusnya dilakukan agar masyarakat Sumenep bisa mengetahui seberapa jauh kekayaan pejabat itu saat ia mulai menjabat sampai ia selesai menjabat. ''Saya kira soal audit kekayaan bagi para pejabat sangat penting sekali agar kita semua tahu apakah ia selama menjabat melakukan praktik KKN atau tidak,'' ujarnya. ''Jadi, sekali lagi, saya sangat setuju sekali soal audit itu, untuk memonitor apakah sang pejabat melakukan praktik KKN atau tidak,'' tuturnya. Menurut Rauq, ini merupakan bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Sumenep. ''Hal itu sudah menjadi harapan masyarakat Sumenep pada era reformasi sekarang ini,'' tambah Rauq yang juga ketua PKP Sumenep ini. Lalu siapa yang akan mengaudit kekayaan calon pejabat tersebut? Rauq menjelaskan bahwa yang akan mengaudit kekayaan pejabat harus independen dan memiliki kredibilitas tinggi, sehingga hasilnya benar-benar obyektif. ''Kalau yang mengaudit kekayaan itu berasal dari kalangan yang tidak mempunyai kredibilitas dan obyektifitasnya diragukan, jangan harap KKN itu dapat diberantas," ujarnya. ''Jadi audit itu harus dilakukan sangat selektif dan bukan sekedar formalitas saja," sambungnya. Tidak hanya para cabup dan wacabup, anggota DPRD Sumenep juga perlu diaudit. ''Kalau perlu anggota dewan yang ada sekarang juga diaudit," harapnya. Karena, menurut Rauq, hal itu perlu dilakukan karena siapa tahu anggota dewan juga ada yang melakukan praktik KKN. (rd)