Berbagai Elemen di Sumenep Tolak Provinsi Madura Bassra Bukan Represetasi Masyarakat Madura Sumenep, Radar Sarasehan Terpadu yang dilaksanakan di Al-Amien Prenduan Senin (27/12) dengan tema ''Menuju Masyarakat Madura yang Madani'' di mana di dalamnya membahas soal provinsialisasi Madura langsung ditanggapi miring oleh DPRD, pengusaha, ormas kepemudaan, dan berbagai LSM di Sumenep. Menurut wakil ketua DPRD Sumenep Syafiudin Baihaqi, dari bentuk forum yang terjadi dalam sarasehan, dirinya melihat adanya pengelompokan-pengelompokan. ''Saya mempertanyakan apakah setiap suara yang disampaikan oleh kelompok itu dianggap atau mewakili kabupaten yang bersangkutan,'' ujar Dewan Syuro PKB itu. ''Tapi akhirnya menjawab tidak, meskipun Bupati Bangkalan, Kol (L)Moh Fatah mengatasnamakan Bangkalan. Saya meragukan apakah dia (Fatah, Red) sudah mendapat persetujuan dari DPRD Bangkalan, ini perlu dipertanyakan," kata Baihaqi penuh bertanya-tanya. Menurut pantauan Radar Madura, Bassra Korda Sumenep sendiri tidak semuanya hadir dalam sarasehan tersebut. ''Ya.. apa boleh buat, kalau mereka sudah mengatasnamakan masyarakat Madura, barangkali ke sana arahnya, artinya menuju pada kesimpulan mengatasnamakan masyarakat Madura.'' Sikap penolakan provinsi Madura juga dilontarkan oleh ketua Kadin Sumenep, H. Husni Thamrin. Menurutnya, dirinya sepakat sekali dengan apa yang dilontarkan Imam Utomo dengan kajian-kajian yang telah disampaikan. Dirinya juga berharap agar Bassra jangan sekali-kali mengatasnamakan Madura. Sebab, Bassra bukan representasi dari masyarakat Madura. ''Bassra belum bisa direpresentasikan sebagai yang mewakili masyarakat Madura secara keseluruhan," ujarnya. "Kalau Bassra sebagai komunitas Madura barangkali sah-sah saja," tambah Husni yang dikenal pengusaha sukses itu. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua KNPI Sumenep Ir. Prasetyo. Menurut mantan anggota DPRD Sumenep itu, dirinya juga sepakat dengan pernyataan Gubernur Imam Utomo soal provinsialisasi Madura. "Kajian-kajian yang beliau sampaikan, saya kira bisa menjadi refleksi masyarakat Madura, bagaimana infrasturktur dan suprastruktur seandainya Madura jadi propinsi dan perhitungan-perhitungan lainnya," katanya. Sementara itu, pernyataan Farouk Abdillah agar Gubernur Jatim menyarankan ulama agar DPRD melakukan sidang paripurna dan menyetujui provinsi Madura, dianggap tak proporsional. ''Kalau dia (Farouk, Red) aktivis sebuah LSM, tentunya tak sebodoh itu memberikan solusi," ujar Danial. ''Kalau masih ada titipan dari atas keputusan di dewan, apa bedanya dengan paradigma orde baru,'' sambung aktivis Foltak itu. (rd/sul)