Akbar Minta Fadhilah Dilantik SURABAYA - Ketegangan antara presiden dan DPR RI kemungkinan besar tidak hanya menyangkut soal pemberhentian Kapolri Jenderal Rusdihardjo, tapi juga bupati Sampang. Sebab, Ketua DPR RI Akbar Tandjung kemarin menegaskan agar Fadhilah Budiono segera dilantik sebagai bupati Sampang. Padahal, seperti diketahui sebelumnya, Presiden Abdurrahman Wahid sudah memerintahkan Mendagri Surjadi Soedirdja dan Gubernur Imam Utomo menunda pelantikan Fadhilah. Selain perintah itu, Gus Dur juga minta dibentuk tim gabungan untuk menyelidiki tengara suap beras operasi pasar khusus (OPK) yang dilakukan Fadhilah. Karena tuduhan kasus itu, Fadhilah kini sedang diperiksa Denpom V/Brawijaya. Dengan adanya perintah ganda antara presiden dan ketua DPR RI tersebut, yang kebingungan dan ketiban awu anget (sial) adalah para pejabat pelaksananya, baik Mendagri maupun gubernur. Perintah Akbar itu disampaikannya setelah pimpinan DPRD Sampang Hasan Ashari di ruang kerjanya di lantai tiga Gedung Nusantara III DPR RI. "Setelah melihat dan mendengar situasi saat ini dari ketua DPRD, seharusnya memang hal tersebut bisa segera ditindaklanjuti. Dalam hal ini (bupati terpilih) dilantik," ujar Akbar. Fadhilah terpilih menjadi bupati Sampang periode 2000-2005 setelah meraih 23 suara dalam pemungutan suara anggota DPRD Sampang, 23 Juli 2000 lalu. Fadhilah yang didukung PPP dan Golkar hanya unggul 1 suara atas lawannya, Sanudi Jamaluddin, dari PKB. Hasil pemungutan suara dengan selisih tipis itu akhirnya memicu munculnya berbagai kasus di Sampang. Antara lain, unjuk rasa besar-besaran pendukung Fadhilah dan unjuk rasa tandingan yang akhirnya berbuntut pembakaran gedung dewan. Menurut Akbar, soal indikasi Fadhilah terlibat korupsi dana OPK dan bantuan korban Sambas sebaiknya diserahkan kepada mekanisme peradilan. "Yang penting, jangan sampai kesepakatan dewan itu diabaikan," lanjut ketua umum Partai Golkar itu. Menindaklanjuti kasus tersebut, selaku pimpinan dewan, Akbar berjanji akan terus mencermati dan mencoba mengecek ke Depdagri dan Pemda Jatim. "Bila perlu, akan kita tanya juga kepada Gus Dur," tukasnya. Ditanya apakah Gus Dur mengintervensi kasus tersebut? Akbar hanya menjawab secara diplomatis. "Persoalan intervensi tentunya hal yang perlu kita lihat lagi." Hanya saja, lanjutnya, seharusnya presiden tidak terlibat terlalu jauh dalam penanganan kasus Sampang.