Rakyat Bingung Soal Bupati Sampang Surabaya, Kompas Tim Klarifikasi Proses Pemilihan Bupati Sampang, yang terdiri dari Irjen Depdagri dan Pemda Jawa Timur, menurut Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur Ali Maschan Moesa, mulai tidak dipercaya masyarakat Sampang. Pasalnya, Wakil Gubernur Jatim Abdul Hamid sebagai ketua tim, mengeluarkan pernyataan yang berlawanan dengan Gubernur Jatim Imam Utomo dan Kabiro Otonomi Jatim Agus Syamsuddin. "Menurut Abdul Hamid, anggota Dewan yang telah mengundurkan diri masih mempunyai hak suara dalam pemilihan bupati sebelum penggantinya dilantik. Sementara Imam Utomo dan Agus Syamsuddin mengatakan, suara itu tidak sah. Perbedaan yang sangat penting ini tentu saja membuat rakyat bingung dan mempertanyakan hasil kerja tim klarifikasi," kata Ali, usai bertemu dengan tim klarifikasi di kantor PWNU Jatim, Senin (18/9). Ali juga meminta agar tim klarifikasi tidak hanya sekadar memaparkan bahwa penggantinya belum dilantik, akan tetapi juga mengapa pengganti tersebut tidak segera dilantik. "Abdul Choliq Imam (F-PP) telah menyatakan mengundurkan diri. Lalu Gubernur juga telah menurunkan surat keputusan (Skep) untuk segera melantik penggantinya. Skep itu sendiri turun sebelum pemilihan bupati dilakukan. Kenapa pengganti Abdul Choliq tidak segera ditunjuk dan dilantik. Saya rasa ini karena Hasan Asy'ari, Ketua DPRD Sampang, memang tidak mau melakukan pelantikan segera," tandas Ali. Mengenai pengendalian para pendukung pro dan kontra bupati Sampang terpilih, Fadhilah Budiono, Ali mengatakan, sudah memutuskan di Sampang bahwa semua warga NU tidak turun ke jalan hanya karena pemilihan bupati. Terlebih jika mereka membawa celurit dan melakukan bakar-bakaran. Kedatangan tim klarifikasi ke PWNU ini, menurut Abdul Hamid, sekadar mengumpulkan data-data, yang akan dirangkum dan diserahkan ke gubernur, mendagri dan presiden secepatnya. "Tim ini bekerja tinggal dua hari lagi. Setelah itu seluruh masukan akan kami serahkan ke presiden untuk diambil keputusan secepatnya," kata Abdul Hamid. Tim klarifikasi merasa perlu meminta data dari PWNU karena kelompok yang bersitegang di Sampang (PPP dan PKB) berasal dari sumber yang sama, yaitu NU. Fadhilah tak datang Sementara itu, Fadhilah Budiono kemarin tidak datang dalam pemeriksaan dirinya di Detasemen Polisi Militer (Denpom) Kodam V/Brawijaya. Menurut Komandan Denpom Kolonel CPM Soejono, ketidakhadiran ini telah disampaikan Fadhilah sebelumnya dengan alasan sesuatu hal. "Saya harap Fadhilah datang Senin (25/9) depan, dan mempersiapkan diri untuk menjawab 42 pertanyaan yang telah kami susun," kata Soejono. Bila pemeriksaan terhadap Fadhilah selesai, Soejono bertekad untuk segera menyerahkan berkas pemeriksaan ke Oditur Militer. "Ini untuk menepis anggapan bahwa kasus ini akan dipeti-eskan," katanya. Fadhilah diperiksa Denpom dalam kaitan dengan kasus korupsi beras OPK yang disangkakan kepada dirinya. Hingga kemarin, telah 29 orang diperiksa berkaitan dengan kasus korupsi beras OPK. (arn) Berita daerah lainnya: Bingung Soal Bupati Sampang