Abdul Hamid Pimpin Rapat Klarifikasi Pemilihan Bupati Sampang Surabaya - Wakil Gubernur Jatim Bidang Pemerintahan Abdul Hamid Mahmud memimpin rapat tim klarifikasi pemilihan Bupati Sampang di Kantor Pemprop Jatim, Kamis, setelah Presiden KH Abdurrahman Wahid dan Mendagri Suryadi Sudirja menginstruksikan pembentukan tim kasus pemilihan Bupati Sampang kepada Gubernur Imam Utomo. Rapat tertutup yang berlangsung mulai pukul 14.00 WIB itu dihadiri Brigjen TNI Samsiar dari Sospol Depdagri dan dua orang staf Depdagri, Asisten I Drs Masdra M Jasin, Kaditintel Polda Jatim Sr Supt Sofyan Ali, Kakumdam Kodam V/Brawijaya, Kepala Biro Otonomi Daerah Agus Syamsudin SM MSi, Plt Bupati Sampang Djunaid Kedde dan Kejati. Mereka mengadakan rapat setelah turun surat kawat Depdagri yang ditandatangani Sekjen Depdagri, Amur Mukasim, tertanggal 13 Septemberdengan nomer 131.35/1429/Pumda yang bertuliskan proses pemilihan Bupati Sampang belum terselesaikan, masih perlu pendalaman lebih lanjut tentang proses pemilihannya. Wagub Abdul Hamid ketika dikonfirmasi usai rapat mengatakan pembentukan tim hanya untuk "memotret" proses pemilihan Bupati Sampang mulai dari awal secara apa adanya. "Kita meneliti mulai awal pemilihan, kita tanya ke PKB, juga kepada kelompok pro Fadhillah," katanya. Abdul Hamid yang juga ditunjuk koordinator tim klarifikasi mengatakan pihaknya nanti hanya akan menyerahkan hasil klarifikasi dan tidak akan memberikan rekomendasi apapun kepada Presiden maupun Mendagri. "Besok (13/9) pada pukul 13.00 WIB kita masih akan rapat lagi untuk membahas program kerja, setelah selesai kemudian ke lapangan dan diharapkan bisa selesai dalam satu Minggu," kata mantan Bupati Malang itu. Sementara itu dalam pemandangan fraksi di DPRD Jawa Timur yang dihadiri Gubernur Imam Utomo, Fraksi Gabungan melalui juru bicaranya H Tamat Anshori Ismail menilai Imam Utomo tidak konsisten dalam menangani kasus Bupati Sampang sehingga proses pelantikan Fadhilah yang SK-nya sudah turun dari Mendagri menjadi berlarut-larut. Menanggapi sorotan itu Imam Utomo mengatakan dirinya hanya menjalankan perintah dari Mendagri, "Kalau sampai terjadi penundaan itu karena ada faktor lain yang dipertimbangkan oleh Muspida Jatim dan dimengerti oleh Mendagri, karena untuk menjaga keamanan Sampang," kata mantan Pangdam V Brawijaya itu. Berkenaan kasus Sampang tersebut, Gubernur Jatim Imam Utomo kembali dipanggil untuk menghadap Presiden Gus Dur di Istana Negara (14/9) malam, setelah sehari sebelumnya menghadap Presiden dan Mendagri dalam acara serupa. (ant)