Pelantikan Bupati Tak Jelas, Kota Sampang Aman Surabaya - Surabaya Post Pelantikan bupati Sampang, Fadhilah Budiono, semakin tidak jelas setelah ulama gagal mengambil keputusan soal hasil pemilihan bupati itu di Grahadi, Minggu (10/9) siang. Namun warga menyambut gembira "ketidakjelasan masalah pelantikan bupati" itu tanpa disertai aksi protes para pendukung Fadhilah sehingga Kota Sampang, Senin siang tadi aman. Berdasar hasil pertemuan Grahadi, selanjutnya pemerintahan Sampang dikendalikan oleh Plh Gubernur Jatim yang menunjuk Pembantu Gubernur di Madura, Djuanid Kedde, agar tidak terjadi kevakuman menyusul ketidakpastian pelantikan Fadhilah Budiono. Hasil pertemuan ulama Sampang selama lima jam itu bila melihat butir-butir kesepakatan lebih banyak mengakomodasi usulan kubu penentang Fadhilah Budiono. Ulama dari kubu penentang Fadhilah Budiono kebanyakan dari PKB seperti KH Kholid Albusiri, KH Syaifuddin Wahid, KH Subaidi Muhammad, KH Machrus Abdul Malik, KH Jakfar Wahid, KH Jakfar Shodiq, dan Ketua DPC Sampang, Fathurrazi. Sedangkan ulama pendukung Fadhilah Budiono kebanyakan juga aktivis PPP seperti KH Abdul Malik, KH Yahya Aminuddin, KH Sholakul Robani, KH M. Cholil, KH M. Yasin, KH Mutasin Mawardi, dan Ketua DPRD Sampang, Hasan Ays'ari. Anggota Muspida Jatim yang menengahi pertemuan itu adalah Gubernur Imam Utomo, Pangdam Mayjen TNI Sudi Silalahi, Kapolda Irjen Pol Da'i Bachtiar, Ketua DPRD Bisjrie Abdul Djalil. Selain itu Gubernur juga mengundang Ketua PKB Jatim, Choirul Anam dan anggota Syuriah DPP PKB, Fuad Amin Imron, serta mantan gubernur, M. Noer. Empat Butir Empat butir kesepakatan yang dibacakan Gubernur Jatim, Imam Utomo, itu adalah: pertama, masing-masing pihak harus menahan diri untuk menciptakan suasana tenang di Sampang. Kedua, untuk menghindari kevakuman, pemerintahan Sampang dipegang oleh Plh Gubernur dengan menunjuk pejabat teknis untuk mengendalikan administrasi sehari-hari. Ketiga, kedua pihak diminta proaktif mencari solusi masalah ini. Dan keempat, masih belum ada kesepakatan soal pelantikan bupati. Gubernur Imam Utomo mengatakan, hasil pertemuan ini segera dilaporkan ke Presiden Abdurrahman Wahid dan Mendagri Surjadi Soedirdja. Setelah itu baru diambil sikap untuk melaksanakan SK Mendagri yang mengesahkan hasil pemilihan bupati Sampang. Dia juga menyatakan tidak akan melakukan pelantikan sekitar 13 September seperti yang pernah diucapkan oleh Fadhilah Budiono kepada pendukungnya. Dia mengatakan, hasil pertemuan itu merupakan kompromi sementara untuk menyelesaikan konflik ini. "Semula masing-masing pihak memang ngotot sesuai usulannya," katanya. Misalnya kubu pendukung Fadhilah menginginkan segera ada pelantikan. Tapi kubu penentang Fadhilah mengatakan hasil pemilihan ada cacatnya. Karena situasi dua kubu seperti itu, sambung dia, untuk sementara lebih amannya pelantikan ditunda dulu. Gubernur tidak berani mengambil alih masalah ini karena memang tidak mudah memutuskan untuk melantiknya. "SK Mendagri itu masih tetap dihormati walaupun belum ada kepastian pelantikan," katanya. Sementara itu, pantauan Surabaya Post di Sampang, situasi kota Senin (11/9) siang tadi mulai normal kembali. Roda ekonomi bergerak lagi setelah stagnan beberapa hari saat terjadi bentrok antara kelompok pendukung bupati Sampang Fadhilah Budiono dengan kelompok penentangnya. Kantor-kantor pemerintah maupun lembaga-lembaga pendidikan sudah menjalankan aktivitasnya. Namun hanya sebagian pegawai Kantor Pemkab Sampang yang masuk kantor. Konsentrasi aparat keamanan dipusatkan di kantor PKB dan PPP serta berbagai sudut kota. (sgp, kas)