Menhan: Selesaikan Konflik Sampang Secara Islami Surabaya - Surabaya Post Konflik Sampang --juga konflik serupa di daerah lain-- sebenarnya bisa diselesaikan secara islami, sehingga tidak menimbulkan kerugian besar. Untuk itu warga yang bertikai harus menghormati formalitas demokrasi yang sudah berjalan. "Dan jika ada pelanggaran, proses hukum tetap harus dilakukan," kata Menteri Pertahanan (Menhan) Prof Dr Mahfud saat bersilaturahim dengan ulama di kantor Gubernur, Jumat (8/9) siang tadi. Dia mengatakan, dalam masa transisi menuju negara demokratis, pilihannya kadang anarki. Hal itu terjadi karena dulu sangat totaliter. Yang bertentangan dengan pemerintah dilarang bicara, ditangkap. Bahkan dipenjara. Ketika kondisi totaliter itu dicabut, kecenderungan orang kemudian membuat hukum sendiri-sendiri, sehingga terciptalah situasi anarki itu. Menurut Menhan, sekarang ini merupakan momentum bagi umat Islam untuk menunjukkan Islam itu demokratis. Jika gagal maka umat akan kehilangan kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia tentang demokratisasi dalam ajaran Islam. Karena itu dia meminta para ulama memahami bahwa pertahanan negara bukan hanya masalah fisik yang berurusan dengan peluru atau tank, tapi juga urusan sosial, budaya, dan politik. "Kalau urusan fisik itu sudah ada, aparat yang menangani, tapi untuk pertahanan yang total diperlukan peran ulama," kata Mahfud yang dosen UII Yogyakarta ini. Karena itu, dia mengharapkan ulama mampu memberi pengertian kepada umatnya agar Republik ini tetap utuh, bebas dari ancaman perpecahan. Masalahnya, ujar dia, bahaya yang dihadapi dalam konteks pertahanan adalah infiltrasi ideologi, mempertentangkan ikatan primordial sehingga masyarakat jadi rapuh. Contohnya kasus Maluku yang mengangkat koflik agama. Dia juga menghendaki gerakan sparatisme bisa ditekan dengan meminta dukungan negara-negara besar. Sebab ada kecenderungan gerakan sparatis makin menguat ketika didukung oleh negara besar seperti Amerika Serikat. (sgp)