Fadhilah Disarankan Mundur Pelantikan Bupati Sampang Ditunda Surabaya - Surabaya Post Pengamat politik dari Universitas Merdeka (Unmer) Malang, Drs Budi Priyanto MSi, berpendapat, kunci penyelesaian kasus Sampang terletak pada Fadhilah Budiono. Karena itu, demi kepentingan masyarakat Sampang, Fadhilah disarankan mundur. "Ini lebih reformis," ujar Budi Priyanto di kantornya, Kamis (7/9) pagi tadi, menanggapi kian panasnya persoalan Fadhilah Budiono yang gagal dilantik sebagai bupati Sampang. Bahkan, massa penentang Fadhilah semalam membakar gedung DPRD Sampang. Salah satu staf Lembaga Penelitian Unmer Malang itu melihat, dari arus pergerakan massa yang pro maupun anti Fadhilah menunjukkan ada elite lokal yang ikut "bermain". "Kalau ekspresi itu menggambarkan keinginan masyarakat secara pribadi, tidak mungkin massa bergerak bersamaan," katanya. Sementara itu, pelantikan bupati Sampang terpilih, Fadhilah Budiono, yang dijadwalkan, Kamis (7/9) hari ini, ditunda untuk meredam konflik massa yang makin brutal di kota itu. Pelantikan dilakukan menunggu pertemuan ulama Sampang yang dilakukan pada Minggu (10/9) siang. Keputusan ini diambil dalam rapat Muspida Jatim yang berlangsung di gedung Grahadi, Rabu (6/9) malam. Rapat yang dipimpin Gubernur Imam Utomo itu dihadiri Pangdam Mayjen Sudi Silalahi, Wakapolda Supriyadi, Ketua DPRD Bisjrie Abdul Djalil, Bupati Sampang Fadhilah Budiono, serta tokoh masyarakat Madura, Mohammad Noer. Rapat semalam juga mengundang dua kelompok warga Sampang yang bertikai. Dari kelompok pendukung Fadhilah dihadiri Ketua DPRD Sampang, Hasan Asy'ari. Sedangkan dari kelompok anti-Fadhilah kebanyakan tokoh PKB, seperti Fuad Amin Imron (Ketua DPP PKB), Jakfar Sodiq (anggota FPKB DPRD Jatim), dan Puji Suharso (Ketua FPKB DPRD Sampang). Upaya mempertemukan kepentingan dua kelompok ini mula-mula dilakukan secara setengah kamar. Masing-masing kelompok dimintai pendapatnya dalam waktu terpisah. Setelah pendekatan ini berhasil, lalu dipanggil bersama untuk membuat kesepakatan. Gubernur Imam Utomo menuturkan, penundaan pelantikan itu bukan berarti menolak SK Mendagri yang mengesahkan Fadhilah Budiono menjadi bupati Sampang. Diharapkan pertemuan ulama bisa memberikan kepastian kapan pelantikan harus dilakukan sebab bagaimanapun SK Mendagri harus dilaksanakan. "Semula ancang-ancang pelantikan diundur hingga 13 September tapi kalau ulama bisa sepakat lebih cepat itu lebih baik," ujar Gubernur. Dalam pertemuan ulama itu akan dijelaskan soal SK Mendagri. Tutup Mulut Dia juga menolak anggapan penundaan pelantikan itu karena campur tangan Presiden Abdurrahman Wahid akibat laporan pengurus PKB. Pelibatan ulama ini, menurut Gubernur, sesuai keinginan dua kelompok yang akan memilih masing-masing sepuluh ulama untuk mengikuti pertemuan itu. Dia menyatakan dua kelompok menjamin apa pun hasil pertemuan itu akan dihormati dan dijalankan. Dalam pertemuan semalam, kata Gubernur, dua kelompok sepakat untuk cooling down dan segera menarik massanya masing-masing agar situasi Sampang kembali normal, kegiatan pemerintahan dan perekonomian berjalan. Selain itu, kata dia, pelantikan terpaksa ditunda karena Fadhilah Budiono juga tidak mungkin memerintah dengan sebagian masyarakat saja sementara kelompok lain menolak. Karena itu agar pemerintahan Sampang berjalan mulus dan baik harus dicari penyelesaian terbaik. "Kesepakatan yang diambil menunggu pertemuan ulama itu," katanya. Penundaan pelantikan ini sangat mengecewakan Fadhilah Budiono. Saat ditanya wartawan dia menolak berkomentar. Bahkan dia mengambil sapu tangan untuk menutup mulutnya. Sementara itu, Ketua Umum PB NU KH Hasyim Muzadi meminta para elite politik di Sampang tidak membenturkan sesama warga NU dalam kasus Bupati Fadhilah Budiono. Para elite itu juga diminta tidak menggunakan massa dalam menyelesaikan masalah pemerintahan. Kamis (7/9) pagi, Hasyim mengirim utusan khusus ke Sampang untuk melakukan checking situasi dan mencari tahu unsur-unsur yang bertikai. Secara khusus, Hasyim menyerukan warga NU di sana tidak bertengkar sendiri. Semua persoalan, menurut dia, harus diselesaikan dengan cara negosiasi. Hasyim juga mendukung penundaan pelantikan Fadhilah. Menurut pengasuh Ponpes Al Hikam, Cengger Ayam, Malang ini, sebaiknya Fadhilah dilantik setelah pertikaian dan negosiasi selesai. Dihubungi terpisah, Ketua DPW PKB Jatim Drs Choirul Anam, juga sudah meminta semua pihak di Sampang cooling down. "Soal penundaan pelantikan, saya juga minta begitu. Apa urgensinya pelantikan, kalau rakyatnya tawuran. Toh pemerintahan tetap bisa jalan, karena sistem dan mekanismenya sudah ada," katanya. (dia, sgp, nnn)