Keabsahan Pemilihan Bupati Sampang Diserahkan ke Mendagri Surabaya - Surabaya Post Gubernur Jatim, Imam Utomo, mengatakan, keabsahan hasil pemilihan Bupati Sampang yang dimenangkan Fadhilah Budiono diserahkan sepenuhnya kepada Tim Depdagri yang diterjunkan mulai Rabu (24/8) kemarin. Hasil pemilihan yang diprotes sebagian masyarakat Sampang karena dianggap cacat hukum itu menyangkut hak suara dari Chalid Imam (FPP) karena dia sudah menerima surat pemberhentian menjadi anggota DPRD setempat. "Soal surat pemberhentian menjadi anggota DPRD itu memang terjadi dua penafsiran," kata Gubernur ditemui di kantornya kemarin. "Ada yang menafsirkan hak suaranya tidak ada setelah ada pelantikan anggota baru penggantinya tapi ada juga yang menafsirkan hak sudah tidak punya setelah menerima surat pemberhentian itu," sambungnya. Dari dua penafsiran ini, Imam Utomo menegaskan, diserahkan sepenuhnya kepada Mendagri untuk memilih penafsiran mana yang akan dipakai. Karena itu Tim Depdagri yang diterjunkan ke Sampang diharapkan mampu menangkap persoalan itu secara jelas. Anggota tim yang ditugaskan Mendagri ini, ujar Gubernur, sudah mendapatkan masukan dari hasil pencarian fakta dari Tim Pemda Jatim. Selain itu mereka juga pernah menerima pengaduan warga Sampang yang protes ke Depdagri. Dua kasus lain yang dituduhkan ke Fadhilah Budiono seperti masih aktif di TNI dan penyimpangan beras OPK dan bantuan Sambas, kata Gubernur, menunggu hasil penyelidikan Pomdam. Dua penyelidikan inilah, kata Gubernur, dipakai pertimbangan Mendagri apakah akan dikeluarkan SK pengesahan atau tidak. Seperti diberitakan kemarin Mendagri menurunkan tim untuk meneliti hasil pemilihan Bupati Sampang. Tim terdiri tiga orang dipimpin Hakamuddin Jalal dan beranggotakan Tarwanto serta Adi Pranoto. Menurut Hakamuddin, tugasnya ke Sampang untuk menilai kasus Sampang apakah sudah sesuai dengan prosedur pemilihan. Dia mengakui sudah ada masukan dari Gubernur Jatim tapi masih diperlukan keterangan dari sumber langsung di daerah. Tak Peti-eskan Dihubungi terpisah, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Sudi Silalahi menjelaskan, pihak Pomdam V/4 masih menunggu izin dari Depdagri untuk mengusut dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Sampang Fadhilah Budiono. Dijelaskan, dalam meminta izin pemeriksaan ini, pihak Pomdam telah berkirim surat pada Danpuspom untuk melakukan koordinasi dengan pihak Depdagri. Setelah surat persetujuan turun, Fadhilah akan langsung diperiksa. "Sambil menunggu turunnya izin dari Depdagri, pihak Pomdam melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Jadi semua berjalan dan sesuai prosedur," kata Sudi Silalahi. Ditanya tentang kekhawatiran masyarakat kasus dugaan korupsi beras OPS (operasi pasar khusus) dan bantuan untuk pengungsi Sambas bakal dipetieskan, Pangdam menegaskan, hal itu tidak akan terjadi. "Percayalah kasus ini tidak akan kami petieskan. Penegakan hukum harus berjalan," tegasnya. Pada bagian lain, Pangdam mengharapkan agar masyarakat yang menentang Fadhilah bersabar dan tidak memaksakan kehendak. "Biarlah proses hukum yang membuktikan tuduhan itu benar atau salah," harap Sudi Silalahi. (sgp, dek)