Ansor Duga Provokator Masuk Madura Surabaya - Surabaya Post Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jatim meminta masyarakat mewaspadai manuver provokator dari Jakarta yang mencoba mengobok-obok kerukunan umat beragama di Madura. Padahal, gerakan kelompok tertentu yang berkedok membela agama (Islam) itu sebenarnya bertujuan merongrong pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Peringatan itu disampaikan Ketua Pimpinan Wilayah (PW) GP Ansor Jatim H M. Farhan, melalui siaran pers yang diterima Surabaya Post, Selasa (11/1). "Kami menengarai sebagian masyarakat Madura telah dihasut oleh kedatangan provokator dari Jakarta berinisial ES atau AS," tandasnya. Dari kedatangan provokator itu, lanjut dia, di Madura sekarang beredar luas selebaran berisi ancaman untuk mengusir pemeluk Nasrani dari Madura, jika pembunuhan, pengusiran, dan pembakaran di Maluku dan Sambas (Kalimantan Barat) tidak dihentikan dalam waktu 3x24 jam. Selebaran itu ditulis di atas kertas berkop Badan Silaturahim Ulama Pesantren Madura (Bassra), ditujukan kepada Pimpinan Dewan Gereja Indonesia (DGI) dan MAWI. "Namun setelah kami lakukan pengecekan pada pihak terkait, Bassra tidak tahu menahu dengan selebaran itu. Bassra yang beranggotakan para ulama pengasuh pesantren di Madura tidak pernah menerbitkan selebaran berisi ancaman tersebut," katanya. Karena itu, jajaran GP Ansor dan Banser, khususnya di Madura, diminta untuk tidak terpancing dan terhasut selebaran tersebut. PW GP Ansor Jatim yakin para ulama, baik yang tergabung dalam Bassra atau tidak, tak akan membuat keputusan atau mengajak umat Islam melakukan sesuatu yang bisa mengakibatkan perpecahan bangsa. Menurut dia, pemerintahan Gus Dur saat ini sedang mendapat tekanan dari berbagai pihak, padahal Presiden sudah berbuat maksimal untuk mengembalikan stabilitas politik dan ekonomi yang porak poranda. Jika hasilnya belum terasa maksimal itu tidak lain karena parahnya keadaan yang diwariskan rezim orde baru. Ibaratnya, memperbaiki rumah yang rusak berat, tidak bisa langsung jadi, tetapi butuh waktu yang cukup. Karena itu dibutuhkan kesabaran, pengertian, bantuan, dan dukungan semua pihak, mengingat kondisi seperti ini maka sangat tidak layak tindakan men-deadline pemerintah. "Berkaitan itu pula, kami mengimbau para elite politik untuk tidak sembarangan mengeluarkan pernyataan yang kian memperkeruh suasana dan memanas-manasi rakyat. Sebaiknya, para elite politik bertindak objektif dan bijak, sehingga stabilitas politik dan ekonomi bisa segera dipulihkan," ujarnya. (ahn)