Gubernur Jatim Bentuk Tim Klarifikasi Surabaya, Kompas Gubernur Jawa Timur Imam Utomo membentuk tim klarifikasi guna mengusut proses pemilihan Bupati Sampang, yang menurut warga cacat hukum. "Tim klarifikasi yang terdiri dari Asisten I, Ditsospol, Biro Otonomi Daerah Pemda Jatim, Senin (31/7), turun ke Sampang, dan temuan di lapangan secepatnya dikirim kepada Mendagri," kata Wakil Gubernur Jatim Bidang Pemerintahan, Abdul Hamid, seusai menerima utusan warga Sampang, di Surabaya, kemarin. Merasa tuntutan belum diindahkan Gubernur Jatim, sekitar 1.000 warga Sampang yang bergabung dalam Forum Peduli Masyarakat Dhuafa (Fordemadu) kemarin kembali mendatangi kantor gubernur. Kedatangan masyarakat Sampang ini untuk memprotes terpilihnya kembali Senior Superintendent Fadhillah Budiono sebagai Bupati Sampang. Sebelumnya, 26 Juli lalu sekitar 1.000 warga Sampang juga mengadu ke Pemda dan DPRD Jawa Timur. Alasannya, status Fadhillah masih sebagai tersangka dalam kasus penyelewengan beras operasi pasar khusus (OPK), dan diduga korupsi sebesar Rp 1,3 milyar. Kasus penyelewengan itu sampai sekarang masih diproses oleh Pomdam V Brawijaya. Menurut kuasa hukum Fordemadu, Arman Saputra, pemilihan bupati yang berlangsung 22 Juli lalu juga dinilai cacat hukum, karena KH Imam Kholik, anggota DPRD Sampang yang sejak 25 Mei 2000 tidak lagi sebagai anggota Dewan, tetap ikut memilih. "Seharusnya Abdus Syukur Suyadi sebagai anggota Dewan antarwaktu yang memilih bupati," tegas Arman. Menanggapi tuntutan Fordemadu, Abdul Hamid mengatakan hingga saat ini secara resmi Pemda Jatim belum menerima laporan terpilihnya Fadhillah sebagai Bupati Sampang. "Berdasarkan laporan warga bahwa anggota Dewan yang sudah diberhentikan ternyata masih ikut memilih bupati, kebenarannya akan diteliti oleh tim yang diketuai Asisten I Setwilda Jatim Masdra M Jasin. Selama tim bekerja, pelantikan bupati diundur satu bulan ke depan," ujarnya. Menurut Arman, pengadaan beras OPK untuk pengungsi Sambas di Sampang berlangsung selama enam bulan dengan jatah 338 ton. Namun Fadhillah mengajukan 1.300 ton dan hal itu disetujui Wagub Bidang Kesra Imam Soepardi. Dalam praktiknya, kelebihan beras dijual ke masyarakat dengan harga Rp 2.500 per kg. (eta) Berita daerah lainnya: Pupuk Impor, Ancaman bagi Agen Pupuk Lokal 4.558 Ton Gabah Hilang Menatap Dunia dari Perbukitan Lembang Pabrik Belum Bayar Uang Tebu Petani Lampung Sandiwara Politik di DPRD Bali Kasus Narkoba, Aparat Saling Curiga Tabrakan Maut Tewaskan 12 orang Pemegang HPH di Irja Menunggak Rp 25,4 Milyar Motor Sering Dirampas, Petani Takut ke Sawah Pendekatan Struktural Politis Menjebak Umat ST MPR Bukan Meminta Pertanggungjawaban Presiden Gubernur Jatim Bentuk Tim Klarifikasi Orientasi Kesenian akan Berubah Sejalan dengan Otonomi Daerah Delapan Polisi Dipecat Dua Anggota Polri Tewas Ditikam Kacau, Pengangkatan Guru SD di Sumsel Ada Indikasi Minyak Tanah Dimonopoli di Bali Pejabat Pesta Shabu Digerebek Harga Jagung Anjlok, Petani Sedih Sikap Mendagri Ditunggu Soal Wali Kota Bitung Kalsel Impor dari Brasil DAERAH SEKILAS DOMPET BENGKULU FOTO: SUNGAI WULAN