Kakanwil Depdiknas Jatim Soal Pendidikan yang Masi Tertinggal Madura dan Tapal Kuda Perlu Lari Kencang Surabaya - SI Temuan Unicef dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang menyatakan 50-70 persen anak sekolah dasar di Madura dan Wilayah Tapal Kuda tidak layak naik kelas, ternyata dapat tanggapan Kakanwil Depdiknas Jatim, Drs Sardjono, M.Ed. Apa pendapatnya? Meski tidak secara langsung membenarkan hasil temuan itu, tapi Sardjono mengakui kondisi pendidikan di Madura dan wilayah tapal kuda termasuk tertinggal dibandingkan dengan daerah lain. "Saya belum tahu, tapi untuk mengatakan hal ini perlu melakukan survey langsung untuk membuktikan. Memang daerah Madura dan wilayah tapal kuda perlu lari kencang untuk mengatasi ketertinggalannya," kata Sardjono di sela-sela inspeksi mendadak (sidak) Ebtanas SLTP di tujuh sekolah di Surabaya, kemarin. Menurut Sadjono, faktor penyebab tertinggalnya pendidikan di Madura dan wilayah tapal kuda memang merupakan permasalahan kompleks. Tidak dapat dipisah dari permasalah bidang-bidang lainnya. Seperti sosial, ekonomi maupun lingkungan. Di antara hal-hal yang menjadi faktor penyebab ketertinggalan ini adalah rendahnya pendapatan masyarakat, kendala sosial ekonomi, geografis, dan redahnya peran serta masyarakat dalam mendukung pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas, Sardjono mengingatkan pentingnya meningkatkan peran serta masyarakat. Sehingga tidak hanya bergantung pada pemerintah. Karena kondisi krisis saat ini tidak memungkinkan menyerahkan seluruhnya kepada pemerintah. Ditanya tentang usaha mengkatrol nilai untuk kenaikan kelas, ia mengatakan bahwa tidak ada kebijakan katrol-mengkatrol nilai dengan alasan apa pun. Penilaian harus diberikan secara obyektif. "Seandainya ada praktik semacam ini, justru akan merugikan sekolah dan siswa yang bersangkutan," kata Sardjono. Yang jelas, kemampuan siswa tidak dapat dipertanggung-jawabkan. Selain itu, sekolah yang melakukan praktik ini dengan sendirinya akan kalah dalam persaingan. "Tentu mereka nantinya akan kalah bersaing dengan sekolah lain. Karena dalam persaingan nantinya, masyarakat yang akan menilainya," jelasnya. Sampai saat ini, Depdiknas telah melakukan upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di Madura dan wilayah tapal kuda. Antara lain dengan membuka SLTP terbuka maupun dengan menggunakan pola pondok pesantren. (eq)