Pemerintah Jepang Setuju Bangun Jembatan Suramadu Surabaya - Surabaya Post Tuntutan masyarakat Madura agar pembangunan Jembatan Surabaya - Madura (Suramadu) yang terbengkalai beberapa tahun tampaknya bakal terpenuhi. Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengatakan telah mendapatkan komitmen dari Perdana Menteri Jepang Obuchi untuk melanjutkan gagasan pembangunan Jembatan Suramadu. PM Jepang juga menerima tiga syarat yang ditetapkan Gus Dur. "Saya sudah bicara dengan Perdana Menteri Jepang. Dia telah menyatakan kesanggupannya," kata Gus Dur saat bertemu pengurus PW NU dan ulama se-Jatim di Hotel Majapahit, Sabtu (19/2) malam. Dalam pertemuan itu, KH Nuruddin Abdurrahman menanyakan kepada Gus Dur tentang kelanjutan pembangunan Jembatan Suramadu. Dijelaskan, gagasan pembangunan Jembatan Suramadu kini tidak lagi menakutkan bagi warga Madura, termasuk bagi para ulamanya, Alasannya, dengan adanya otonomi yang lebih luas pada daerah Tk. II, kini daerah bisa mengontrol kemungkinan dampak negatif pembangunan jembatan dengan berbagai Perda yang dihasilkan DPRD Tk. II. "Dulu memang menakutkan karena rencana pembangunan datang dari atas. Kini kami siap menerima pembangunan Jembatan Suramadu. Masyarakat Madura ingin maju," katanya. Mendapat pertanyaan itu, Gus Dur mengatakan, sudah pada tempatnya jika masyarakat Madura berkeinginan bisa maju. Namun Gus Dur mengingatkan, dalam usaha mencapai kemajuan itu ada aturannya. Dijelaskan, semua perlu paham pembangunan jembatan itu akan diikuti dengan masuknya industrialisasi. Proses pembangunan jembatan itu juga akan melahirkan penggusuran-penggusuran. "Itu perlu dipikirkan agar tidak ada yang dirugikan," katanya. Gus Dur juga mengingatkan, lingkungan alam Madura sangat rapuh. Dalam kondisi demikian, proses industrialisasi di Madura sejak awal perlu ditata agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Berangkat dari pemikiran itu, kata Gus Dur, sejak lama dia mengajukan tiga syarat terhadap rencana pembangunan Jembatan Suramadu. Pertama, proses industrialisasi tidak boleh menimbulkan pencemaran lingkungan. Tetapi justru harus bisa memperkuat lingkungan Madura yang rapuh. Kedua, industrialisasi harus menguntungkan masyarakat Madura. Gus Dur meminta nasib industrialisasi di Madura tidak mengikuti jejak Cilegon, Jabar. Di Cilegon, industrialisasi mampu menarik tenaga kerja dari berbagai daerah di Indonesia. Namun industri itu tidak banyak bermanfaat bagi masyarakat Cilegon. "Masyarakat Cilegon justru banyak yang macul pasir di Jakarta. Itu tidak boleh lagi terjadi. Industrialisasi harus membuat masyarakat Madura diuntungkan," katanya. Untuk menghindari kerugian masyarakat Madura, Gus Dur menilai, perlu diciptakan sekolah-sekolah kejuruan yang bermutu tinggi di Madura. Sekolah-sekolah ini dibiayai perusahaan yang menanam modal di sektor industri dan pembangunan jembatan. "Biar anak-anak Madura bisa mendapat pendidikan yang benar hingga pada akhirnya bisa menjadi pimpinan di pabrik-pabrik yang akan berdiri. Bukan sekadar jadi buruh pabrik," katanya. Syarat ketiga, pembangunan Jembatan Suramadu dan industrialisasi tidak merusak ikatan-ikatan sosial di Madura. Karena di Madura ada ikatan sosial yang menempatkan ulama sebagai panutan. "Saya harap ikatan-ikatan sosial itu tidak rusak. Jangan sampai ulama tersingkir," jelas dia. Tiga syarat itu juga disampaikan pada PM Jepang Obuchi. "PM Jepang juga sudah oke dengan tiga syarat yang saya ajukan," jelas dia. Untuk mengontrol sejak dini proses pembangunan jembatan dan industrialisasi yang akan mengikuti, Gus Dur menambahkan, dia mengusulkan ada tiga ulama Madura yang akan ditempatkan sebagai penasihat. "Salah satu yang saya usulkan ya KH Nuruddin Abdurrahman. Siapa yang lainnya, ya yang menurut orang Madura sendiri pantas," katanya. (dek)