Sebelas Partai Politik Desak Gubernur Lantik Fadhilah SAMPANG - Sebelas partai politik yang tergabung dalam Forum Komunikasi Partai Politik Sampang (F-KOMPAK), mendesak Gubernur Imam Utomo segera melantik bupati terpilih Fadhilah Budino dan wabupnya. Sebab, dikhawatirkan polemik pemilihan bupati (pilbup) yang berkepanjangan itu akan dijadikan komoditi politik oleh pihak tertentu, sehingga membuka peluang terhadap penyimpangan konstitusi dan nilai-nilai demokrasi. Mereka adalah Partai Kebangsaan Merdeka (PKM), Partai Abul Yatama (PAY), MKGR, Partai Umat Muslimin Indonesia (PUMI), Partai Umat Islam (PUI), Partai Persatuan (PP), PNI Marhaen, PDI Budi Hardjo, Partai Rakyat Indonesia (PARI), Partai Nahdatul Umat (PNU), dan Partai Indonesia Baru (PIB). Dalam pernyataan sikapnya, F- KOMPAK menghimbau kepada kedua belah pihak agar segera mengakhiri polemik yang selama ini terjadi. Bila ada pihak yang merasa tidak puas dengan hasil pilbup Sampang, mereka minta agar diselesaikan melalui jalur hukum tanpa mengganggu proses konstitusi, serta stabilitas politik dan keamanan di Sampang. F-KOMPAK menilai, dampak yang ditimbulkan akibat polemik ini sudah sangat mengkhawatirkan. Sebab, aksi pembangkangan kepala desa dan masyarakat sipil yang tidak mau membayar PBB, mangkraknya perda otonomi daerah, kevakuman dewan, tidak optimalnya pemerintahan, dan yang terakhir pemblokiran pasar akan berdampak luas terhadap jalannya roda pemerintahan dan perekonomian di Sampang. "Oleh karena itu, kami mendesak gubernur Jatim segera melantik bupati dan wabup terpilih. Sebab, saat ini Sampang sangat membutuhkan adanya pimpinan definitif. Apabila kondisi seperti ini terus dibiarkan, maka yang akan dirugikan adalah masyarakat Sampang," kata Koordinator F-KOMPAK, Sutopo. Soal kasus dugaan penyelewengan OPK beras rawan pangan dan pengungsi Sambas yang melibatkan Fadhilah, Ketua PKM ini menegaskan, F-KOMPAK tetap minta kasus itu diproses sesuai hukum yang berlaku. Bila terbukti bersalah di pengadilan, maka H Fadhilah Budiono harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. "Kami tidak berpihak pada salah satu kelompok. Langkah ini semata-mata untuk kepentingan masyarakat Sampang," jelas Sutopo. Rencananya, hari ini F-KOMPAK akan menghadap Gubernur Imam di Surabaya guna menyampaikan pernyataan sikapnya tersebut. Mereka akan didampingi oleh masing-masing pimpinan wilayah parpol tingkat Jatim. Menanggapi hal ini, Ketua FKB Drs KH Hasan Abrori MA mengatakan, sah-sah saja F-KOMPAK mendesak dan meminta gubernur agar melantik bupati dan wabup Sampang terpilih. Tapi, secara logika permintaan itu tidak logis. Sebab, kata dia, H Fadhilah Budiono masih bermasalah. "Yang ideal, proses hukumnya diselesaikan terlebih dahulu. Baru kemudian bila terbukti tidak bersalah, silahkan dilantik," kata Hasan. Menurut dia, FKB tetap berkeinginan persoalan hukum yang melilit Fadhilah dan polemik Pilbup Sampang diprioritaskan agar diselesaikan terlebih dahulu. "Saya kira pelantikan itu tidak mungkin dilakukan, bila bupati yang akan dilantik masih bermasalah," tegasnya. (fiq)