'Jika Bupati Sampang Dilantik Siapa yang Menjamin Keamanannya' Sampang - Surabaya Post Faidhol Mubarok, anggota FKB DPRD Sampang, mempertanyakan Gubernur Jatim Imam Utomo yang akan mendesak Mendagri untuk melantik Fadhilah Budiono. "Sebab saat ini persoalan Sampang dalam penyelesaian, kenapa gubernur meminta Mendagri untuk segera melantik. Sekarang masih menunggu fatwa MA, setelah tim independen turun ke Sampang beberapa waktu lalu," katanya, Selasa (31/10). "Kalau dipaksakan dilantik siapa yang bisa menjamin keamanannya. Saya kira jangan memaksa untuk melantik, selesaikan dulu persoalannya," pintanya. Dia tidak mengerti kalau alasan Gubernur karena Plt Bupati Sampang Junaed Kedde kurang diperhatikan pejabat. Seharusnya pemda harus lebih netral tidak ikut-ikutan "macet", karena bukan hanya melayani sekolompok golongan. "Plh-nya kan Gubernur, kalau ada yang tidak loyal kepada atasan di mana wibawa seorang gubernur," tanyanya. Kesulitan Stempel Soal DPRD Sampang yang dikatakan tidak berfungsi Faidhol menepisnya, karena itu ulah beberapa anggota dewan di fraksi. Sebab anggota dewan lainnya yang masih aktif, begitu melakukan aktivitas kesulitan memperoleh stempel DPRD. "Stempel DPRD dibawa ketua. Ini yang sulit. Sebenarnya DPRD Sampang tidak vakum, hanya beberapa anggota di fraksi yang vakum. Mereka tetap terima gaji tiap bulan, lalu di mana tanggung jawabnya pada rakyat," ujar dia mengingatkan. Sedang Sekda Sampang Erdit Herunandi SH mengatakan, pemerintahan di Sampang tetap normal walau dipimpin Plt Junaed Kedde. Cuma yang berkaitan dengan DPRD Sampang, tidak berfungsi. "Seperti pembuatan Perda harus persetujuan Dewan, ini yang tidak jalan. Sedang kegiatan pemerintahan lainnya, seperti pelatihan, dan lainnya tetap normal, jalan seperti biasanya," tandas dia. Diakuinya memang soal PBB agak macet pelunasannya di desa-desa. Ini bisa dimaklumi, karena ada pro-kontra dalam pelaksanaan pilbup Sampang. "Sebenarnya secara pribadi Pak Fadhilah sudah meminta camat-camat agar meminta Kades agar PBB bisa dilunasi. Kami tetap berupaya agar PBB bisa lunas tepat waktunya bulan ini," harap dia. Sementara Ketua DPRD Sampang H Hasan Asy'ari sulit dihubungi. "Silakan tinggalkan pesan Anda, nanti saya jawab," kata Hasan dalam mailbox HP-nya. Begitu pula anggota DPRD pendukung Fadhilah juga sulit dihubungi. (kas)