Dari Seminar Pengelolaan LH Pulau Madura Perlu Dibentuk Tim Independen SAMPANG - Berdasarkan hasil laporan penelitian Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Brawijaya Malang, sejak Juli 2000, pengelolaan lingkungan hidup (LH) di Indonesia, termasuk Madura, sampai saat ini masih didasarkan pada pembagian wilayah adiministrasi. Akibatnya, pelaksanaan program lingkungan hidup seringkali bersifat ego sektoral dan terjadi tumpang tindih program. Hal tersebut terungkap dalam seminar sehari bertajuk "Kajian Lingkungan Pulau Madura sebagai Dasar Pemulihan Kerusakan Lingkungan secara Terpadu di Pulau-Pulau Kecil" di aula Hotel Wisata Camplong, kemarin. Kegiatan ini diikuti Bappeda ,Dinas Pengairan, Dinas Kehutanan, Dinas PU Cipta Karya se-Madura. Disamping itu, hadir pula perwakilan LSM. Menurut Ketua PPLH Unibraw Prof Dr Ir Wani Hadi Utomo, sebagai satu kesatuan pulau, model pengelolaan LH Madura haruslah mempunyai ultimated goal yang jelas dan terarah sesuai dengan potensi dan permasalahan biofisik, ekonomi, sosial-budaya. Untuk itu, diperlukan suatu model kelembagaan yang bersifat independen dan mempunyai kewenangan dalam melakukan koordinasi dengan stakeholders pengelolaan LH Madura. Lembaga independen tersebut, kata dia, nantinya memiliki wewenang sebagai koordinator untuk melakukan perencanaan pengelolaan LH di Madura. Sekaligus, sebagai pusat informasi data, penggodokan kebijakan, koordinasi program dan kegiatan LH lainnya. "Ini merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat untuk mengelola lingkungan secara mandiri. Anggota lembaga independenpen ini, kata Deputi Bapedal Pusat Jakarta DR Haryadi, direncanakan berasal dari unsur Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Bapedalda (Bagian Lingkungan Hidup Daerah), Legislatif, Yudikatif, Perguruan Tinggi, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), swasta, dan masyarakat. Dalam hal ini, bagian atau seksi LH di tiap kabupaten berfungsi sebagai koordinator pengelolaan LH. Selain itu, berfungsi memantau dan mengevaluasi program lingkungan di wilayah masing-masing. "LSM dan instansi terkait diposisikan sebagai fasilitator, dan masyarakat sebagai pelakunya," ucapnya. Sementara itu, plt Bupati Sampang yang juga Pembantu Gubernur wilayah Madura Drs Junaed Kedde menyambut baik rencana ini. "Semua elemen masyarakat harus bertanggung jawab memelihara lingkungan. Itu merupakan bukti hubungan antara manusia dengan Tuhan dan lingkungan," katanya. Junaed berharap, hasil penelitian tersebut hendaknya dapat ditindaklanjuti dalam bentuk program yang konkrit. Sehingga, Pulau Madura sebagai bagian dari wilayah Nusantara benar-benar menjadi pulau yang yang ramah lingkungan. (sor)