FKB Tanggapi Pro-kontra Penunjukan Plh Bupati Sampang Dukung Mendagri, Kecewa Kevakuman Dewan SAMPANG - Penunjukan plh bupati Sampang menimbulkan pro-kontra. Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Sampang Drs KH Hasan Asy'ari MA mengatakan, penunjukan pelaksana harian (plh) bupati Sampang kepada Gubernur Jatim H Imam Oetomo oleh Mendagri merupakan keputusan yang tepat. "Penunjukan plh dapat mengeliminir potensi konflik yang mungkin akan berkembang," katanya kepada Radar Madura, kemarin. Menurut dia, semua pihak harus bisa menerima keputusan Mendagri yang telah menunjuk plh bupati Sampang. Pasalnya, secara administratif-prosedural, gubernur dan Mendagrilah yang berwenang memberi keputusan politik. "Memang, proses penetapan hasil pilbup menjadi otoritas dewan. Namun, pengesahan tetap wewenang Mendagri. Kita harus tetap menghormati hasil kerja tim klarifikasi dari Mendagri yang pernah turun ke sini (Sampang, Red) beberapa waktu lalu," jelasnya. Sebagaimana diketahui, Ketua DPRD Sampang dan empat fraksi masing-masing FPP, FTNI/Polri, F-Gab, dan FPDI-P minus FKB, menyatakan menolak penunjukan plh bupati Sampang. Menurut Ketua DPRD Sampang KH Hasan Asy'ari, penunjukan tersebut mengingkari aspirasi masyarakat Sampang dan salah satu bentuk intervensi serta kesewenang-wenangan pemerintah pusat. Bahkan, sebagai bentuk protes, mulai hari ini (4/9), anggota empat fraksi menyatakan diri vakum sampai Drs H Fadhilah Budiono resmi dilantik sebagai bupati Sampang. Ditemui di kediamannya kemarin, Wakil Ketua DPRD Sampang H Moh Sayuti Bsc menyatakan, penolakan ini berdasar pertimbangan bahwa Fadhilah bupati lama dan tinggal menunggu proses pelantikan untuk kedua kalinya. Menyikapi hal ini, Ketua FKB, Drs KH Hasan Abrori MA, menyesalkan aksi vakum empat fraksi yang ada di dewan. "Meskipun itu hak tiap fraksi, tapi tindakan tersebut sangat kontraproduktif terhadap kinerja dewan. Sebab, sampai hari ini masih banyak agenda dan persoalan di masyarakat yang harus diselesaikan oleh komisi-komisi," tambahnya. Yang jelas, sambungnya, anggota FKB akan tetap masuk kerja seperti hari-hari biasanya. Apalagi, tambahnya, dewan mempunyai beban moral, karena bila ditinjau dari segi produktivitas, selama ini DPRD Sampang cenderung mandul. Pasalnya, banyak diantara beberapa temuan komisi yang tidak ditindaklanjuti oleh pimpinan dewan kepada pihak eksekutif. Sedang, Moh Sayuti justru menuding keputusan dari Mendagri-lah yang membuat dewan dan pemkab Sampang menjadi resah dan tidak produktif. Dijelaskan, pernyataan vakum dari empat fraksi malah ingin menyahuti aspiasi dari sebagian besar masyarakat Sampang yang menginginkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Drs H Fadhilah Budiono dan DR HA Said Hidayat Msi agar segera dilantik. Sayuti juga menampik tudingan bahwa pimpinan dewan sering tidak merekomendasi temuan komisi. Menurut Sayuti yang juga Ketua DPD Partai Golkar Sampang ini, tiga orang wakil ketua DPRD mendapat mandat menjadi koordinator beberapa komisi. Jika koordinator komisi ini tidak merangkum dan membuat laporan kepada ketua dewan, maka rekomendasi apapun tidak bakal ditindaklanjuti pada pihak eksekutif. "Koordinator komisi A dan B itu Kiai Fahrur Razi, koordinator komisi C dan D saya sendiri, dan koordinator komisi E Herman Hidayat. Jadi, tinggal mencek saja, bila salah satu komisi merasa ada temuan yang tidak direkomendasi pimpinan dewan, silahkan tanya kepada koordinator masing-masing komisi," tandasnya. (sor)