Ketua DPRD Sampang Protes Plh Bupati Sampang: Berakhirnya masa perpanjangan Fadhilah Budiono sebagai Bupati Sampang selama sebulan, yakni Kamis (31/8) lalu, kemudian Mendagri menunjuk Gubernur Jatim sebagai Plh, diprotes Ketua DPRD Sampang, HM Hasan Asy`ary. Bentuk protes ini, berupa sikap vakum dari segala kegiatan di DPRD Sampang, yang diberlakukan mulai Sabtu (2/9) hingga pelantikan Fadhilah Budhiono. "Kalau DPRD Sampang ini, sudah tidak dihargai, buat apa melakukan kegiatan, lebih baik kami reses saja," ujar Hasan Asy`ary, kepada Surya, Jumat (1/9) malam. Didampingi Wakil Ketua DPRD Sampang, HM Sayuti dan Herman Hidayat, Hasan As`ary mengaku kaget ketika mendapat telepon, dirinya diundang ke Surabaya, untuk menghadiri serahterima jabatan Bupati Sampang dari Fadhilah Budiono ke Gubernur Jatim, Sabtu (2/9). Hasan menegaskan, selain menyatakan vakum dari segala kegiatan DPRD, ia juga menolak penunjukan Plh di luar Fadhilah. Karena itu, Hasan tidak akan menghadiri acara serahterima penunjukan jabatan Plh itu. Sebenarnya kata Hasan, ia sudah mengajukan permohonan ke Mendagri agar jabatan Fadhilah diperpanjang untuk kedua kalinya, seandainya SK resmi Fadhilah Budiono sebagai Bupati Sampang periode 2000-2005 belum turun. Rupanya Mendagri tidak mendengarkan aspirasinya, sehingga yang ditunjuk Plh bukan Fadhilah. "Bila ini dilanjutkan, akan terjadi dualisme kepemimpinan. Bukankah Fadhilah sudah terpilih dan ditetapkan dewan. Jadi tak ada alasan bagi Mendagri untuk tidak melantiknya," tandasnya. Sikap tegas ini, lanjut Hasan, sudah disampaikan langsung kepada Dirjen PUOD di Jakarta. Ia menilai campur tangan pusat terlalu jauh. Kondisi ini diduga ada konspirasi politik tak sehat, serta mengedapankan politik yang bertentangan dengan kewenangan dewan dan otonomi daerah. Dijelaskannya, seandainya Fadhilah ada masalah di luar kegiatan dewan, misalnya Fadhilah diduga terlibat KKN, atau ada masalah hukum, seharusnya diproses di pengadilan, bukan menghambat pelantikan. Hasan mengimbau kepada semua pihak, bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dewan tidak bertanggung jawab. "Kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat di Sampang, karena tidak bisa menampung dan tak bisa memperjuangkan asipirasi masyarakat, tambahnya. Sementara Asisten I Sekwilda Sampang, Drs J Sangidoe, mengatakan, hingga Jumat (1/9), jajaran Pemda Sampang belum ada pemberitahuan resmi, maupun radiogram dari gubernur, soal pengisian lowongan jabatan Bupati Sampang. "Kami, jajaran Pemda Sampang, sekarang tinggal menunggu saja," katanya. (sin)