Kelompok Tani Bantah Pemotongan Proyek Tambak Rp 5 Miliar SAMPANG - Ketua Kelompok Tani (Poktan) Raga Padmi I, Desa Aeng Sareh, Kecamatan Sampang, Syafiudin, membantah adanya pemotongan dana bergulir milik petani proyek tambak Rp 5 milyar seperti yang dilansir LSM LPML dan FLPP. Menurut dia, pemotongan dana antara Rp 75 ribu sampai Rp 350 ribu tersebut untuk pembelian bahan, seperti obat-obatan, saponin, dan pakan udang. "Jadi, tidak benar kalau dikatakan ada pemotongan. Sebab, semua bahan tersebut sudah diterima anggota sesuai dengan kebutuhan. Namun demikian, saya akui memang ada sebagian petani yang beranggapan pemberian bahan itu dianggap bantuan," jelasnya. Hal senada disampaikan oleh Kepala Dinas Perikanan Sampang, Soewito, S.Pi. Menurut dia, bantuan dana bergulir proyek ini langsung ditransfer oleh bank penyalur (BPD Jatim) kedalam rekening masing-masing ketua kelompok. "Jadi, pencairan dana ini tanpa melalui rekomendasi Dinas Perikanan. Tapi, langsung ke rekening kelompok masing-masing," ungkapnya. Mengenai besarnya dana bergulir, setiap petani tidak sama. Masing-masing tergantung pada Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Rata-rata, mereka menerima Rp 4 juta sampai Rp 8 juta. "Dan RDKK ini, sudah kami sampaikan kepada Ir Puji Raharjo dalam acara rapat kerja Komisi B dengan Bapimpro, Dinas Perikanan, dan BPD Jatim sebagai bank penyalur," jelasnya. Sedangkan saat disinggung soal demonstrasi percontohan proyek tambak udang milik Dinas Perikanan senilai Rp 150 juta yang gagal, Soewito membenarkan. Menurut dia, pelaksana proyek ini adalah Unit Pembinaan Budi Daya Air Payau (UPBAP) Bangil Pasuruan, dengan luas sekitar 5 hektar. Masing-masing terdiri dari enam petak, yaitu dua petak intensif, dua petak semi intensif, dan dua petak tradisional. "Dana Rp 150 juta ini, digunakan untuk pembangunan fisik sebesar Rp 120 juta, sisanya Rp 30 juta untuk biaya operasional. Saat ini, dana operasional ini masih tersisa sekitar Rp 15 juta. Rencananya, sisa dana ini akan kita manfaatkan untuk budi daya udang kembali," akunya. Sementara Ketua Lembaga Pembangunan Masyarakat dan Lingkungan (LPML) Sampang Drs Rasyad Manaf, masih mempertanyakan kebenaran keterangan dari ketua kelompok ini. Sebab, kalau memang pemotongan itu untuk pembelian bahan-bahan, mengapa besarnya bervariasi? Bila pembelian bahan ini dikaitkan dengan luas lahan (kebutuhan), mengapa dalam satu kelompok pemotongannya sama? "Terus terang, saya masih yakin ada dugaan pemotongan dana bergulir ini. Sebab, laporan yang disampaikan kepada LPML ini langsung dari petani sendiri," ungkapnya. Sedangkan saat menanggapi demonstrasi percontohan milik Dinas Perikanan yang dikatakan terserang virus bintik putik, LPML menuntut adanya pembuktian secara teoritis. Sebab, gagalnya proyek senilai Rp 150 juta ini lebih disebabkan karena studi kelayakan yang asal-asalan. Menurut dia, kadar air garam (salinitas) tambak saat itu sangat tidak mendukung. Sehingga, realisasi proyek ini terkesan dipaksakan. "Oleh karena itu, saya minta agar penggunaan dana proyek ini dibeberkan secara trasparan, serta dilaporkan secara tertulis kepada dewan maupun instansi terkait," harapnya. (fiq)