Seputar Masalah Bupati Sampang FKB Protes Independensi Tim Klarifikasi Depdagri Sampang - Surabaya Post FKB DPRD Sampang mengirimkan surat ke Mendagri sebagai protes atas sikap salah satu dari tiga anggota tim klarifikasi Depdagri tentang pelaksanaan pilbup Sampang, kurang menunjukkan independensinya. Untuk itu perlu didatangkan tim klarifikasi Depdagri yang betul-betul independen. Surat dengan Nomor 20/FKB/PKB/VIII/2000, tertanggal 24 Agustus 2000, ditandatangani Ketua FKB DPRD Sampang KH Drs Hasan Abrori, dan Sekretaris Ir Puji Raharjo. Tembusan surat ke Presiden RI, Muspida Jatim, Ketua DPRD Jatim, Ketua DPRD Sampang. Di antara isi surat dua halaman menyebutkan, salah satu anggota tim klarifikasi kurang independen. Sebab dia membuat penilaian sendiri pilbup Sampang telah memenuhi persyaratan secara politik, tata tertib, administrasi, dan yuridis. "Di sini salah satu anggota tim itu bersikap kurang independen. Seharusnya tim ini tidak berwenang untuk memutuskan pelaksanaan pilbup Sampang sah atau tidak," kata Ir Puji Raharjo. Tim klarifikasi Depdagri berjumlah tiga orang. Dipimpin H Hakamuddin, dengan dua anggota Adhy Pranoto dan Taryanto. Tim didampingi staf Biro Otoda Jatim, S. Prayitno dan Asisten I Sekwilda Sampang Drs J. Sangidoe Msi. "Namun saat kami protes, ketua tim menyatakan hasil klarifikasi ke Sampang akan diserahkan pada yang berwenang di Depdagri untuk memutuskan hasil Pilbup Sampang sah atau tidak," ujar Puji. Selama di Sampang, tim secara berturut-turut menemui fraksi-fraksi DPRD Sampang. Saat pertama kali menemui FKB, tim diterima KH Fathurrazi Farouq, KH Drs Hasan Abrori MA, Ir Puji Raharjo, dan tiga anggota lainnya. Tiga persoalan menjadi inti pertanyaan dari tim klarifikasi ke FKB. Mulai pergantian antar-waktu KH Abdul Khaliq Imam, anggota FPP, SK pensiun dari Polri H Fadhilah Budiono, dan dugaan penyelewengan OPK beras rawan pangan yang dituduhkan pada Fadhilah. "FKB telah menyerahkan data-data yang diperlukan tim, terutama dua persoalan. Untuk pensiun Fadhilah kata suruan Depdagri sedang diproses di Mabes Polri," kata Puji. Saat menemui FPP, FTNI/Polri, FGab, dan FPDIP, ada dua persoalan yang ditanyakan petugas Depdagri. Soal pergantian antar-waktu (PAW) KH Abdul Khaliq Imam, dan pelaksanaan pilbup. "Hasil klarifikasi ini oleh tim akan diserahkan ke Mendagri. Mudah-mudah dengan kehadiran mereka, persoalan pilbup Sampang yang menjadi polemik hingga sekarang bisa tuntas, dan Bupati bersama Wakilnya segera dilantik," harap Wakil Ketua FPP, H Abd. Wadud. (kas)