Dewan Soroti Proyek Tambak Udang 5 Milyar 50 Petani Ungkap Dugaan KKN SAMPANG - Sekitar 50 petani proyek tambak udang SPL OECF INP 23 Tahun 1999/2000 yang dipusatkan di Kelurahan Polagan dan Desa Aeng Sareh Kecamatan Sampang, akhirnya mengungkap dugaan adanya praktek KKN dalam pelaksanaan proyek Rp 5,342 milyar tersebut. Mereka yang mewakili para petani dari semua kelompok tani ini menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada LSM Lembaga Pembangunan Masyarakat dan Lingkungan (LPML) Sampang. Ketua LPML Drs Rasyad Manaf kepada Radar Madura mengatakan, dugaan KKN yang diungkap petani antara lain, adanya pemotongan dana kredit lunak. Pemotongan ini besarnya bervariasi, rata-rata berkisar antara Rp 75 ribu sampai Rp 350 ribu/petani. Selain itu, untuk mendapatkan sisa kredit sebesar Rp 4 juta, para petani mengaku dimintai uang pelicin. Menurut Rasyad, selain dari data-data diatas, masih banyak kasus-kasus lain yang diungkap oleh petani. Namun, karena hal tersebut harus didukung oleh data dan fakta di lapangan, maka LPML akan melalukan cros shek terlebih dahulu. Sehingga, jangan sampai kasus penyelewengan dana KUT terulang dalam pelaksanaan proyek ini. "Mudah-mudahan dalam minggu ini, semua data-data pendukung dugaan adanya praktek KKN dalam pelaksanaan proyek ini sudah rampung. Sehingga, hasilnya bisa langsung diserahkan kepada dewan dan pihak kejaksaan," ungkapnya. Sementara Ketua Komisi B DPRD Sampang, Sudarmadji, berjanji secepatnya akan menindaklanjuti kasus dugaan KKN proyek tambak udang ini. Dalam waktu dekat, kata dia, Komisi B akan memanggil pimpro dan instansi terkait dalam acara rapat kerja. Sebab, sampai saat ini, dewan masih belum menerima Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan Daftar Rencana Kerja (DRK) dari pimpro maupun Dinas Perikanan Sampang. Menurut Sudarmadji, untuk menyelesaikan kasus ini sampai tuntas dan komprehensif, Komisi B perlu membentuk panitia khusus (pansus). Mengingat, dana yang dialokasikan untuk proyek ini berasal dari dana bantuan luar negeri (LOAN) yang jumlahnya cukup besar. "Dalam menyelesaikan kasus ini, kami akan lebih pro aktif turun langsung ke lapangan. Oleh karena itu, dukungan data dari semua pihak, khususnya dari LSM sangat kami butuhkan," tegasnya. (fiq)