Proyek Tambak Rp 5 Milyar Sarat KKN Sisa Dana Dem Area dan Demontrasi Percontohan yang Gagal Dipertanyakan SAMPANG - Setelah mendapat sorotan tajam dari Komisi B DPRD Sampang, karena banyak ikan yang mati akibat tercemar limbah pakan udang dan limbah tahu. Proyek tambak udang SPL OECF INP 23 tahun 1999/2000 yang menelan dana Rp 5,342 milyar di Kelurahan Polagan dan Desa Aeng Sareh Kecamatan Sampang ini, diduga oleh FLPP (Forum Lintas Pelaku Pembangunan) dan LSM LPML (Lembaga Pembangunan Masyarakat dan Lingkungan) Sampang sarat dengan praktek KKN. Pasalnya, dana proyek tambak udang seluas 170 hektar yang dialokasikan untuk dem area sebesar Rp 2,040 milyar, tidak ada kejelasan dan transparansi. Sebab, dana yang digunakan untuk kredit lunak bagi 220 petani tambak ini, diduga ada sisa sekitar Rp 300 juta. Selain itu, kedua LSM ini juga menyoroti gagalnya proyek dem pon (demonstrasi percontohan, Red) dan operasional dua unit tambak udang milik Dinas Perikanan Sampang yang menelan biaya Rp 150 juta di Jalan Syamsul Arifin Sampang. Berdasarkan data yang ada, proyek bantuan luar negeri (LOAN) ini terdiri dari pembangunan fisik yang meliputi penataan dan rehabilitasi saluran tambak sebesar Rp 3,146 milyar, dem area 170 hektar untuk 220 petani sebesar 2,040 milyar (masing-masing petani mendapat Rp 8 juta), den pom dan operasional dua unit tambak udang milik Dinas Perikanan Sampang sebesar Rp 150 juta, serta biaya temu lapang petani sebesar Rp 6 juta. Ketua LPML Drs Rasyad Manaf kepada Radar Madura menegaskan, sejak awal LPML sudah memberi warning pada Dinas Perikanan dan Pimpro, Ir Iriyanto, agar menunda pelaksanaan proyek tersebut. Sebab, situasi dan kondisi saat itu sangat tidak mendukung. Mengingat, salinitas (kadar garam, Red) air tambak pada musim kemarau cukup tinggi, sehingga kurang baik untuk produksi tambak udang. Mengenai alasan tercemarnya air tambak oleh limbah pakan udang dan tahu, Rasyad menilai terlalu mengada-ada dan tidak beralasan sama sekali. Sebab, penebaran pakan udang prosentasenya cukup kecil. "Menurut saya, banyaknya ikan yang mati tersebut lebih disebabkan oleh salinitas yang tidak sesuai dengan kebutuhan udang. Sehingga, akan mempengaruhi kondisi suhu air tambak," jelas Rasyad. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris FLPP Drs Moh. Musleh. Menurut dia, FLPP mempertanyakan alasan Pimpro dan Dinas Perikanan Sampang yang mencairkan separuh dana kredit lunak petani, yaitu hanya Rp 4 juta. "Padahal, semestinya kredit lunak itu sebesar Rp 8 juta per petani," katanya singkat. Sebab, berdasarkan hasil pemantauan FLPP di lapangan, saat pertumbuhan udang petani cukup baik, dengan kepadatan isi udang ideal diatas 7 ekor per meter. Ternyata, banyak petani yang mengeluh kekurangan modal. Padahal, pada saat kepadatan isi udang tersebut mencapai titik ideal, pemberian pakan akan meningkat. Tapi, karena sisa kredit tidak segera dikucurkan, maka akibatnya banyak ikan yang mati. "Yang saya tahu, sampai saat ini baik DPRD maupun Bappeda mengaku belum menerima RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dan DRK (Daftar Rencana Kerja) proyek tambak udang ini. Sehingga, kami sangat khawatir pengembalian kredit lunak proyek ini akan mengalami nasib yang sama seperti kasus KUT," ungkap Musleh yang diamini oleh Rasyad. Sementara Kepala Dinas Perikanan Sampang, Ir Soewito, saat akan dikonfirmasi Radar Madura tidak ada ditempat. "Bapak sedang keluar kota, beliau pulang ke Malang. Insya Allah nanti malam mungkin sudah datang," kata salah seorang pembantunya. (fiq)